Rabu, 28 November 2012

Seputaran Situasi Nasional Indonesia : SBY & Kebijakan Jakarta

SBY: Masalah BP Migas Penting & Sensitif Bagi Investasi
Mega Putra Ratya - detikfinance; Rabu, 14/11/2012 11:07 WIB
Jakarta - Presiden SBY sudah mengetahui soal putusan MK yang membubarkan Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (BP Migas). Presiden SBY mengatakan masalah itu menyangkut hal sensitif dan penting.

"Tentang BP Migas, sebelum pelantikan para dubes, masalahnya penting, sensitif, investasi dan dunia usaha, nanti saya akan menjelaskan," kata Presiden SBY di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (14/11/2012). 
Menurut SBY pembubaran BP Migas adalah masalah penting, sensitif, dan ada implikasi yang luas pada dunia investasi dan usaha.

Pemerintah bergerak cepat dan nanti dalam pertemuan yang saya pimpin langsung, akan saya jelaskan kepada rakyat melalui saudara-saudara," ungkapnya.

Seperti kita ketahui, uji materi beberapa pasal dalam UU Migas yang diajukan ke MK oleh Din Syamsuddin (PP Muhammadiyah), KH Hasyim Muzadi (NU), DR Rizal Ramli dan sejumlah ormas keagamaan dan tokoh nasional lainnya, sebagian dikabulkan oleh MK.

Antara lain pasal 11 ayat (1), pasal 20 ayat (3) dan pasal 49, yang menjadi payung hukum keberadaan BP Migas, yang memiliki kewenangan mengelola sumber daya alam (minyal dan gas bumi) serta biaya cost recovery (pengembalian biaya eksplorasi) sekitar USD 15 miliar. Dana ini dikelola secara tidak transparan, dan dinikmati oleh perusahaan-perusahaan asing.

"Teman-teman wartawan kalau ingin mendengar respons saya mengenai putusan MK tentang BP Migas nanti sebelum pukul 15.00 WIB sore nanti, sebelum pelantikan para dubes," ujar SBY. Sumber: SBY: Masalah BP Migas Penting & Sensitif Bagi Investasi



Agar Investasi Masuk, SBY Minta Bupati Permudah Izin
Arifin Asydhad- detikfinance; Sabtu, 29/09/2012 10:52 WIB

New York - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memerintahkan para bupati dan walikota mempermudah pemberian izin dan segala urusan terkait investasi. Hal ini penting, agar investasi dari luar negeri bisa masuk ke daerah.

Perintah ini disampaikan SBY dalam jumpa pers di Hotel Milenium UN Plaza, New York, AS, Jumat (28/9/2012) menjelang bertolak menuju Jakarta. SBY menyampaikan hal ini terkait pertanyaan wartawan bahwa sejumlah persoalan akan bisa menghadang masuknya investasi ke Indonesia, terutama regulasi dan pemberian izin di daerah.

"Saya ingatkan para bupati dan walikota yang sering punya kewenangan dalam memberikan izin, permudahlah setiap urusan. Jika urusan dipersulit, maka yang akan rugi kabupaten atau kota itu sendiri, itu, yang rugi rakyat, usaha tidak tumbuh, lapangan pekerjaan tidak tercapai, daerah tidak dapat apa- apa," pinta SBY.

Menurut SBY, segala kelemahan yang masih terkait hambatan investasi tentu terus diperbaiki. "Kalau bupati, walikota, gubernur, termasuk saya punya pikiran yang sama, tangung jawab yang sama, tentu akan bisa lebih cepat lagi," ujar SBY.

Dalam berinvestasi di mana pun, kata SBY, baik di Indonesia, India, Vietnam, Tiongkok, memang ada masalah lokal yang perlu dihadapi dan dicarikan solusi. "Ada bottle necking, policy daerah tidak sinkron dengan pusat, infrastruktur yang tidak memadai, masalah birokrasi. Ini semua harus dibenahi," kata SBY.

Meski begitu, lanjut SBY, berdasarkan survei terkini, Indonesia tetap menjadi tujuan investasi yang paling diminati. "Artinya, peluang investasi di Indonesia sangatlah besar," ujar SBY.

Memang ini momentum yang sangat besar, karena itu, lanjut SBY, pemerintah akan melakukan segala sesuatu untuk mendorong iklim investasi ini.

"Sebenarnya, minus sejumlah isu, kita sudah terus berubah dari masa ke masa. Iklim investasi 10 tahun lalu, berbeda dengan 5 tahun lalu, dan insya Allah berbeda dengan 5 tahun yang akan datang. Iklim investasi tahun ini juga berbeda," ujar SBY.

Sebenarnya, kata SBY, sudah banyak yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, antara lain dalam rangka MP3EI, yang merupakan master plan investasi di 6 koridor, yang banyak proyek yang akan dilakukan. "Sudah ada komite bersama yang akan meng-handle, yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha atau KADIN, dan kalangan lain yang duduk bersama mengatasi masalah itu dan mengalirkannya," kata SBY.

Hasil dari yang dilakukan komite ini cukup efekif, meski belum semua bisa diselesaikan. "Tapi sebenarnya sudah banyak ang bisa diatasi. karena itu meksanisme itu terus kita dorong," jelas SBY.

Untuk diketahui, selama Presiden SBY melawat New York, pemerintah melakukan banyak acara terkait promosi investasi di Indonesia. Antara lain menggelar Indonesia Investment Day, menggelar rountable discussion mengenai iklim investasi di Indonesia, dan melakukan pertemuan bilateral, termasuk melakukan pertemuan dengan para pengusaha dan lembaga ekonomi di AS.

Menurut Kepala BKPM Chatib Basri, semua kegiatan ini dilakukan untuk memperbesar awareness tentang investasi di Indonesia. dengan acara ini, diharapkan para pebisnis AS mendapat informasi mengenai Indonesia lebih baik, sehingga berkeinginan berinvestasi di Indonesia.

Data dari BKPM, tahun 2011 lalu, AS telah melakukan realisasi investasi senilai US$ 1,5 miliar. Tahun ini dari Januari hingga Juni, sudah ada realisasi investasi AS sebanyak US$ 700 juta. Hinagga akhir tahun diperkirakan akan ada realisasi investasi dari AS lebih dari US$ 1,5 miliar. (asy/ang). Sumber: Agar Investasi Masuk, SBY Minta Bupati Permudah Izin



Presiden SBY Akan Bahas Peluang Investasi pada Indonesia Investment Day
Saturday, 22 September 2012 | 22:59 WIB

 Jakarta: Selama kunjungan kerja ke New York, Amerika Serikat, berbagai agenda bilateral akan diikuti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan delegasi. Salah satu diantaranya adalah Indonesia Investment Day (IID). Dalam keterangan persnya di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, sebelum bertolak menuju New York, Sabtu (22/9) siang, Presiden menjelaskan bahwa forum ini akan membahas peluang kerja sama di bidang perekonomian, bisnis, yang termasuk di dalamnya adalah investasi antara Indonesia dengan mitra-mitra di luar negeri.

Perekonomian global yang diwarnai resesi dimana-mana saat ini, menjadikan negara-negara membutuhkan sumber pertumbuhan ekonomi yang kuat. “Hampir negara-negara di dunia mengalami kesulitan untuk menjaga pertumbuhan perekonomiannya. Dengan menurunnya ekspor, maka sumber pertumbuhan yang diharapkan adalah investasi,” kata Presiden SBY.

SBY menegaskan bahwa walaupun telah mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi, Indonesia harus tetap mewaspadai resesi yang terjadi. Tahun 2011, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6.5%, dan pada kuartal pertama dan kedua tahun ini masing-masing sebesar 6.3% dan 6.4% “Kita harus menjaga momentum pertumbuhan (ekonomi) kita ini, dengan menjaga perekonomian dalam negara, seraya meningkatkan besaran investasi untuk negara kita,” SBY menjelaskan.

Tujuan Indonesia Investment Day sendiri, lanjut SBY, antara lain untuk memastikan bahwa terdapat kerja sama yang baik dan menguntungkan antara Indonesia dengan mitra-mitra di luar negeri.

Indonesia Investment Day akan dilaksanakan di New York Stock Exchange, Amerika Serikat. (presidenri/dik)


 Sumber: Presiden SBY Akan Bahas Peluang Investasi pada Indonesia Investment Day


Jero Wacik Bantah Gelar Kesatria SBY Ditukar dengan Gas Papua
Herdaru Purnomo - detikfinance


Selasa, 06/11/2012 14:22 WIB
Jakarta - Baru-baru ini kerajaan Inggris lewat Ratu Elizabeth II memberikan gelar kesatria kepada Presiden SBY saat berkunjung ke Inggris beberapa waktu lalu. Pada kunjungan itu Indonesia menyepakati investasi perusahaan migas Inggris yaitu British Petroleum (BP) untuk menggarap gas Tangguh di Papua Barat.

Menteri ESDM Jero Wacik menegaskan, pemberian gelar kesatria bernama 'Knight Grand Cross in the Order of Bath' ke SBY ini tidak terkait dengan proyek gas cair (LNG) Tangguh.

"Pemberian gelar yang diberikan ratu Inggris sama sekali tidak terkait dengan proyek Tangguh, pemberian gelar Knight Grand Cross karena prestasi yang menonjol di bidang ekonomi menurut penilaian Pemerintah Inggris," tegas Jero dikutip dari situs Kementerian ESDM, Selasa (6/11/2012).

Jero mengatakan, gelar ksatria ini diberikan ke SBY karena prestasi SBY dalam memajukan ekonomi Indonesia, demokrasi dan kebebasan pers yang makin baik di Indonesia di mata Pemerintah Kerajaan Inggris dinilai baik.

"Demokrasi yang sudah dibangun di Indonesia sudah dianggap baik, walaupun kita juga belum puas dengan demokrasi kita namun sudah dianggap makin baik dan matang," cetus Jero.

"Peran internasional Indonesia dalam mencegah perubahan iklim juga menjadi salah satu alasan pemberian gelar tersebut," imbuh Jero.

Penghargaan Knight Grand Cross in the Order of Bath ini diberikan Kerajaan Inggris kepada mereka yang memiliki prestasi menonjol, baik dari kalangan militer maupun masyarakat sipil. Pemerintah Kerajaan Inggris memberikan gelar sejenis sebelumnya kepada beberapa pemimpin dunia yaitu, Mantan Presiden Amerika, Ronald Reagan, Mantan Presiden Prancis, Jacques Chirac, Mantan Presiden Turki, Abdullah Gul.

Dalam kunjungan ke Inggris kemarin, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) menyetujui investasi lanjutan perusahaan migas asal Inggris yaitu BP senilai US$ 12 miliar (7,5 miliar poundsterling) atau Rp 108 triliun untuk menggarap gas di Papua lewat Blok Tangguh.

Investasi Rp 108 triliun tersebut adalah untuk pembangunan fasilitas ketiga LNG liquefaction train (Train 3) guna menggarap ladang gas di Papua Barat. (dnl/ang)

Baca Juga:
Sumber: Jero Wacik Bantah Gelar Kesatria SBY Ditukar dengan Gas Papua


SBY-Boediono Dituding Perampas Tanah Rakyat
Tribun Pekanbaru - Senin, 24 September 2012 13:50 WIB 

JAKARTA - Sekretariat Bersama Pemulihan Hak-Hak Rakyat Indonesia (Sekber-PHRI) yang terdiri dari aliansi organisasi petani, buruh, nelayan, masyarakat adat, perempuan, pemuda dan mahasiswa serta NGO, menyatakan pemerintahan SBY-Boediono rejim perampas tanah rakyat.

Aksi yang dilaksanakan di kantor BPN dan serentak di 21 propinsi ini dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional.

Ratusan demonstran menganggap permasalahan utama agraria (tanah, air dan kekayaan alam) di Indonesia adalah ketidakadilan antara konsentrasi kepemilikan, penguasaan dan pengusahaan sumber-sumber agraria yang berada di tangan segelintir orang atau korporasi besar.

"di tengah puluhan juta rakyat bertanah sempit bahkan tak bertanah, ini sangat ironis, karena di tengah ketimpangan tersebut masih terjadi perampasan tanah-tanah rakyat,"ujar Henry Saragih, Juru Bicara Sekber-PHRI di kantor BPN RI, (24/9/2012).

Ia menambahkan hingga saat ini perampasan tanah terus terjadi bahkan melibatkan alat negara TNI dan Polri seperti di Mesuji, Bima dan Freeport.

"Perampasan juga terjadi karena persekongkolan jahat pemerintah, DPR RI, dan korporasi, mereka menggunakan kekuasaannya untun membuat berbagai UU yang sesungguhnya telah melegalkan perampasan tanah, seperti UU No 25/2007 Penanaman Modal, UU 41/1999 Kehutanan, UU 18/2004 Perkebunan, dan lain-lain," peparnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, cetak biru yang secara vulgar memperlihatkan skema sistematis perampasan tanah dan pelayanan kepada pemodal asing melalui Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi (MP3EI) yang selalu dijual oleh pemerintah dalam forum kapitalisme global.

"Salah satu bentuknya ialah, pada pertemuan KTT APEC 2012 di Rusia bulan Desember yang secara terang benderang SBY membuka pintu selebar-lebarnya para investor dari 21 negara anggota APEC untuk menanamkan dananya di Indonesia melalui skema public private partnership,"jelas dia.

Melihat kenyataan tersebut, terang dia, bahwa dasar atau fondasi utama dari pelaksanaan sistem ekonomi neoliberal yang tengah dijalankan oleh SBY-Boediono adalah perampasan tanah atau kekayaan alam yang dijalankan dengan cara-cara kekerasan.

"Kami berkeyakinan bahwa untuk memulihkan hak-hak rakyat Indonesia yang dirampas tersebut harus segera dilaksanakan reforma agraria, restrukturisasi pemilikan, penguasaan dan penggunaan sumber-sumber agraria untuk kepentingan petani, buruh tani, perempuan dan golongan ekonomi lemah," tandasnya.(*). Editor : zid

Presiden targetkan masalah Papua selesai sebelum 2014
Written By Voice Of Baptist Papua on 7/23/12 | 6:14 PM
Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menargetkan bisa menyelesaikan masalah Papua sebelum 2014, kata Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah Velix Wanggai.

"Presiden telah menegaskan komitmen dan kebijakan dasar, yakni menjaga kedaulatan NKRI, menguatkan pelaksanaan Otonomi Khusus, mempercepat pembangunan daerah, dan menghormati keberagaman dan hak asasi manusia Papua," katanya dalam siaran pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Senin.

Menurut Velix, jika ingin mengetahui kebijakan Presiden Yudhoyono soal Papua bisa dibaca di buku yang ditulisnya berjudul "Pembangunan Untuk Semua" yang baru saja diluncurkan.

"Di buku itu ada bab tersendiri, yaitu Membangun Papua dengan Hati," katanya.

Melalui buku "Pembangunan Untuk Semua" yang tebalnya 428 halaman ini, Velix mengajak publik untuk melihat berbagai segi pengelolaan perubahan kebijakan pembangunan daerah pada era yang sedang berubah.

"Pembaca bisa mengetahui kebijakan Presiden SBY dalam mengurai persoalan mendasar dalam pembangunan daerah dan otonomi daerah. Harapannya, berbagai perubahan kebijakan yang ditempuh Presiden tidak hanya bermakna dari sisi prosedural, namun juga bermakna bagi kemaslahatan rakyat banyak," katanya.

Velix Wanggai, seorang putra Papua, yang diamanahkan sebagai salah satu Staf Khusus Presiden itu mencoba merekam jejak langkah yang diupayakan, direncanakan, dan dipikirkan oleh Presiden SBY. Hasil karyanya adalah terbitnya dua buku, yang berjudul "Pembangunan untuk Semua, Mengelola Pembangunan Regional Ala SBY", dan "Mengelola Sebuah Perubahan, Memahami Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Era SBY"(2009 - 2014), yang diterbitkan oleh Indomulti Media Communication Group, dan dicetak oleh PT. Gramedia.

Kedua buku karya Velix Wanggai diluncurkan di Jakarta, 19 Juli 2012 di Toko Buku Gramedia Matraman. Peluncuran buku ini diikuti oleh bedah buku yang menghadirkan empat pembahas yakni Dr. Jaleswari Pramodhawardhani (pengamat pertahanan LIPI), Arie Sujito (Pengamat Sosiologi Politik UGM), M. Alfan Alfian (Direktur Akbar Tanjung Institute), dan Dr Syaiful Ruray (Ketua DPRD Maluku Utara) yang membedah dalam konteks perspektif daerah. (A017/N002). Editor: Suryanto. Sumber: Presiden targetkan masalah Papua selesai sebelum 2014

SBY Bersilat Lida Ketika Ditanyai Masalah Papua Oleh Pemeritah Inggris
Minggu, 04 November 20120

LONDON – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku telah menjelaskan persoalan Papua ke pemerintah Inggris. Setiap ada kesempatan dan pertemuan, Papua ikut disinggung. 

"Saya juga ada pembicaraan, sesuatu yang saya harus jelaskan soal Papua dan lain-lain," katanya saat menggelar konferensi pers di Hotel Grosvernor House, London, Inggris pada Sabtu pagi (3/11) sebelum bertolak ke Laos untuk mengikuti KTT ASEM.

Menurutnya, pemerintah Inggris sangat memahami kebijakan yang diambil Indonesia. Bagaimana Indonesia bertindak sebagai negara demokrasi bukan negara ototarian. 

Menurutnya, banyak yang masih tidak paham tentang Papua, termasuk masyarakat Inggris. Ia menegaskan, penanganan Papua sudah jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. 

"Kalau ada yang salah mengerti tentang Indonesia, dikiranya masih sekian puluh tahun lalu, kita tutup dengan menjelaskannya di berbagai forum seluas-luasnya," katanya. 

Sayangnya, ia tak memaparkan penjelasan seperti apa yang diberikan kepada pemerintah Inggris dalam kesempatan tiga hari kunjungan kenegaraan di negara Ratu Elizabeth II itu. Namun, ia memastikan pemaparan itu agar Inggris dan dunia lebih mengerti tentang Indonesia. Karena tak sedikit yang masih mengira Indonesia sama seperti 20-30 tahun lalu. 

"We are changing for the better. Mereka harus tahu jangan sampai salah persepsi terhadap negara kita," katanya. 

Karena perubahan yang terjadi di Indonesia, saat ini Indonesia bukan sekarar menadi regional power tapi sekaligus regional player bahkan berperan pada forum global. Maka, mereka harus tahu pandangan, pikiran Indonesia terhadap begitu banyak masalah di dunia ini. 

"Itulah yang saya sampaikan. Jadi bukan Indonesia cerita tentang Indonesia, tapi kita menyampaikan pandangan kita, gagasan kita, proposal kita untuk mengatasi berbagai masalah yang fundamental di dunia ini," katanya. 

Sebelumnya, kedatangan Presiden SBY ke Inggris diwarnai sejumlah aksi demonstrasi. Jauh sebelum kedatanganya pun aksi penolakan sudah terjadi, bahkan sempat dibuat sayembara penangkapan Presiden SBY. 

Aksi tersebut dilakukan oleh LSM The West Papua Advocacy Team (WPAT). Organisasi ini sudah menyuarakan dan menolak kedatangan Presiden SBY ke London sejak September lalu. Mereka menilai Presiden SBY bertanggung jawab dan meminta kebebasan rakyat Papua. Sumber : SBY Bersilat Lida Ketika Ditanyai Masalah Papua Oleh Pemeritah Inggris
 
"Palestina Harus Merdeka, tapi NKRI Sendiri Belum Juga Merdeka"

Lalu mana yang harus dimerdekakan, Palestina atau Indonesia? Secara de facto and de jure, Indonesia bukanlah negara merdeka dan berdaulat. Apa lagi kalau beralasan pada tanggal 17 augustus 1945, maka Indonesia itu, benar2 adalah berstatus palsu dan ilegal. 

Indonesia baru diakui sebagai negara dan bangsa, pada tanggal 27 december 1949 di Amsterdam Belanda dan Jakarta. Dan itulah, Negara Federasi Republik Indonesia sesuai dengan semua ketentuan hukum dan perundang undangan  PBB serta perjanjian perjanjian international atau traktat yang telah disepakati bersama. Sukarno sendiri dilantik di Jogjakarta sebagai President RIS 17 december 1949 itu benar dan sah.

Tapi pada waktu dia melikwidasi Negara RIS tepat pada tanggal 15 februari 1950 di Jakarta, maka statusnya sebagai presidentpun ikut dilikwidasi bersama negaranya itu. Jadi Sukarno bukan lagi president melainkan Penjahat Negara atau Kriminal International.  Nah, atas dasar kriminal itulah, dia membuat dekrit pada tanggal 5 juli 1959 di Jakarta, dia menggantikan RIS menjadi NKRI dan berpatokan kepada 17 augustus 1945 sebagai landasan bernegara.

"Kemabli kepada 17 augustus 1945" berarti terlibat dalam persekongkolan kejahatan berat international. Persekongkolan Kejahatan Berat International ini memperlihatkan 5 hal: (1). Sukarno memanipulasi semua orang bahwa, Indonesia itu, negara Islam terbesar didunia, (2).  Menentang semua usaha dan kepentingan Barat dan Amerika di Asia, (3). Mendorong dan menghasut semua negara2 islam untuk tidak mengakui ISRAEL sebagai satu negara merdeka dan berdaulat di Timur Tengah,  (4). Melebar luaskan agama Islam diseluruh Melanesia dan Pasific, (5). Mengakui Palestina sebagai negara merdeka dan menolak Israel. 

Untuk itu, pernyataan SBY di Phnom Penh Kamboja tentang Palsetina, tidak boleh dan terlarang untuk ditanggapi karena mengingat status negaranya sendiri, belum juga diakui sebagai satu negara merdeka dan berdaulat. 

Karena kalau Inggris yang menjadi kunci pembuka selubung Palestina di persidangan PBB untuk menjadi anggota PBB, maka Belandapun akan menjadi kunci pembuka selubung Indonesia di Persidangan PBB menjadi anggota PBB. Pemerintah Indonesia tidak bisa membicarakan Indonesia itu dengan seluas luasnya, kalau tidak ada Belanda sebagai saksi nyata yang hidup. 

Pemerintah kerajaan Belanda yang harus memberikan keterangan didepan sidang PBB tentang apa sesungguhnya, itu Indonesia. Untuk itu, terlarang dan tidak diperbolehkan kepada pemerintah Indonesia mengarang sejarahnya sendiri, tanpa mengikut sertakan pem. kerajaan Belanda yang telah 350 tahun berkuasa di Hindia belanda itu. 

Jadi adalah salah besar sekali, bila SBY berkeinginan membela Palestina dalam percaturan politik International, sambil menolak ISRAEL. Sementara status dari Indonesia itu sendiri adalah palsu dan ilegal. Sumber: "Palestina Harus Merdeka, tapi NKRI Sendiri Belum Juga Merdeka"

SBY KE INGGRIS: Akan Disambut Demonstrasi 4 Organisasi HAM
Anugerah Perkasa; Selasa, 30 Oktober 2012 | 14:47 WIB


JAKARTA--Sedikitnya empat organisasi pemantau hak asasi manusia (HAM) di London, Inggris akan melakukan demonstrasi soal demokrasi di Papua serta asistensi pelatihan militer negara tersebut untuk Indonesia, terkait dengan kunjungan kerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 31 Oktober 2012-2 November 2012.

Hal itu disampaikan dalam pernyataan bersama oleh Tapol, Down to Earth, Survival International dan the UK-based NGO Forum Indonesia and Timor-Leste. Menurut mereka, demonstrasi tersebut akan dilakukan pada 31 Oktober 2012 di kawasan Downing Street, London pada pukul 13.00-14.30 waktu setempat.
 
"Kelompok-kelompok HAM akan menandai kunjungan [Presiden] tersebut dengan protes atas nama korban-korban di Papua, Timor Leste dan di mana pun,"  ulis pernyataan tersebut yang dikutip di situs Down to Earth, Selasa (30/10).

"Pemerintah Inggris juga ditantang karena kebijakannya menjual senjata ke Indonesia, pelatihan anti-teror dan promosi bisnis yang tak berkelanjutan di Papua."

Kelompok-kelompok pemantau HAM itu mengatakan aksi demonstrasi  tersebut juga terkait dengan diperlukannya upaya dialog di Papua, masalah intoleransi agama serta keadilan iklim dan kehidupan.

Selain itu, mereka juga menyoroti soal pelatihan yang diberikan oleh Inggris kepada polisi Indonesia sehingga mengakibatkan dugaan pembunuhan terhadap para pimpinan di Papua.
Direktur Human Rights Watch (HRW)  Inggris David Mepham sebelumnya mengatakan selama kunjungannya ke Indonesia pada awal April lalu, Perdana Menteri Inggris David Cameron justru mendukung ekspor peralatan militer  negaranya ke Indonesia.

Padahal, Inggris sebelumnya memiliki kebijakan yang cukup lama untuk melarang ekspor peralatan militer  negara itu ke Tanah Air.

“Pemerintah Inggris seharusnya dapat menekan secara terbuka bahwa peralatan tersebut tidak akan digunakan untuk represi ke warga negara Indonesia sendiri,” ujar Mepham dalam suratnya pada situs resmi HRW. (if). Sumber: SBY KE INGGRIS: Akan Disambut Demonstrasi 4 Organisasi HAM

Ekonomi RI Banyak Dipuji, SBY: Saya Suka Tersipu-sipu
Luhur Hertanto - detikfinance; Selasa, 02/10/2012 19:32 WIB

Jakarta - Perekonomian Indonesia tetap tumbuh di atas 6% ketika terjadi krisis ekonomi 2008/2009 sehingga menuai pujian dari banyak pihak. Presiden SBY mengaku tersipu karena banyaknya pujian tersebut.

"Saya sering tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan 2008-2009 sampai sekarang ini masih jadi perhatian banyak pihak. Terus terang saya suka tersipu-sipu dan merasa kikuk karena appreciation (penghargaan) datang silih berganti. Ibu Aviliani (anggota KEN) ikut saya empat hari di New York ikut berbagai forum, betapa tingginya apresiasi itu," ujar SBY.

Pernyataan tersebut diungkapkan SBY saat menerima Pengurus Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (2/10/2012).

Karena pujian tersebut, SBY mengajak para pengurus ISEI untuk bersama-sama menjaga perekonomian dengan baik dan jangan sampai turun.

"Ada dialog di Seoul, nuclear security summit, saya bertemu wakil perdana menteri Inggris Nick Clegg. Tiba-tiba dia tanya: Indonesia berapa tumbuhnya tahun lalu? Saya jawab: 6,5 persen. Dia (Clegg) langsung bilang: Apa? Berikan satu persen untuk Inggris. Sebab waktu itu sangat rendah," tutur SBY.

SBY meminta semua pelaku ekonomi untuk menjaga agar kondisi perekonomian Indonesia terus maju. Dia bahkan bercerita soal banyaknya pihak yang meminta diceritakan bagaimana cara Indonesia bisa menjaga perekonomiannya tetap kuat di tengah krisis global.

"Kita diundang oleh Internasional Labour Organization di Jenewa. Datanglah, tolong ceritakan bagaimana Indonesia dalam menghadapi krisis kemarin dianggap pro labour, tidak ada lay off (PHK) yang berlebihan, very-very limited. Mereka suka," jelas SBY. (lh/dnl)
Baca Juga
Sumber: Ekonomi RI Banyak Dipuji, SBY: Saya Suka Tersipu-sipu


Presiden SBY: Aceh dan Yogyakarta Jadi Model Penanganan Bencana
Monday, 12 November 2012 | 16:56 WIB

Jakarta: Pengalaman membuktikan, dalam keadaan yang sulit, soliditas dan solidaritas mampu mengatasi segala masalah. Berkat kerja keras kita semua dan dukungan pihak tanah air dan luar negeri, daerah-daerah yang hancur akibat bencana alam bisa pulih seperti saat sebelum bencana.

“Kini, Aceh, Nias, dan Yogyakarta telah menjadi model dan saksi dalam penanganan bencana besar,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya pada konferensi internasional soal bencana di Hotel Pullman, Central Park, Jakarta Barat, Senin (12/11) siang. Konferensi digelar dalam rangka menjelang berakhirnya Multi Donor Fund (MDF) for Aceh and Nias dan Java Reconstruction Fund (JRF).

Presiden menyampaikan enam pembelajaran yang bisa kita peroleh dalam menanggulangi bencana. Pertama, pentingnya respon cepat. Gerakan cepat pada tahapan tanggap darurat dapat menyelamatkan jiwa dan mengurangi kerugian. Yang kedua, pentingnya komunikasi publik yang cepat, akurat, dan tepat sehingga penyaluran bantuan bencana pun lebih tepat.
Yang ketiga, pentingnya koordinasi pada seluruh tahapan penanggulangan. Selanjutnya adalah pentingnya pola kepemimpinan pada tiap tingkatan untuk memimpin proses penanggulanagan. “Pemimpin harus turun langsung ke lapangan, agar instruksi dapat dilaksanakan dengan tepat,” Presiden SBY menjelaskan.

Pembelajaran kelima, pentingnya monitoring dan evaluasi yang tepat. Keenam, kesiapsiagaan yang bertumpu pada SDM (sumber daya manusia), partisipasi mayarakat, dan alat penunjang.

Presiden SBY dan menteri kerap menyaksikan langsung saat latihan atau gladi mengenai respon terhadap bencana yang ada. “Hal teknis sangat penting untuk pembangunan kapasitas kesiagaan kita dalam menghadapi bencana,” Presiden SBY menambahkan.

Menyadari letak geografis Indonesia yang berada pada lintasan cincin api (ring of fire) dan lempeng tektonik, Presiden memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanggulangan bencana. Hal ini terbukti dengan disahkannya UU nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pemerintah memberi dukungan dan fasilitas dalam pemberdayaan masyarakat di daerah rawan bencana. Dukungan juga diberikan bagi masyarakat yang ingin membentuk organisasi yang bergerak pada bidang penanggulangan bencana.

Di akhir sambutannya, Presiden SBY menyampaikan terima kasih atas kontribusi MDF dan JRF. “Semua bantuan kemanusiaan sungguh telah mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Nias, dan Yogyakarta,” ujar SBY.

Hingga tahun 2012 Indonesia telah dapat meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana. Satuan reaksi cepat penanggulangan bencana pernah dikerahkan dalam membantu mengatasi bencana di beberapa negara sahabat. (presidensbyinfo/dik)

Sumber: Presiden SBY: Aceh dan Yogyakarta Jadi Model Penanganan Bencana


Presiden SBY Yakinkan Investor AS di Bursa New York
Tuesday, 25 September 2012 | 10:50 WIB

New York, Amerika Serikat: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghadiri Indonesia Investment Day (IID) di Bursa Saham New York atau New York Stock Exchange (NYSE), kawasan Wall Street, New York, Amerika Serikat, Senin (24/9) pukul 09.00 waktu setempat atau pukul 20.00 WIB. Dalam kesempatan ini, Presiden SBY meyakinkan pelaku bursa New York bahwa Indonesia negara yang tepat untuk berinvestasi.

“Ekonomi Indonesia tumbuh cepat sehingga tahun ini kami menjadi nomor dua di Asia, setelah Cina, dan melebihi India,” kata Presiden SBY di hadapan sejumlah pemimpin perusahaan ternama AS dan CEO New York Stock Exchange Duncan L Niederauer.

Indonesia, lanjut SBY, tidak hanya memiliki sumber daya alam melimpah, sebagaimana Brasil dan Afrika Selatan, melainkan juga melakukan diversifikasi. “Anda dapat menemukan hampir segala sesuatu di Indonesia: minyak dan gas, batubara, panas bumi, timah, tembaga, nikel, aluminium, bauksit, besi, kakao, kopi. Di bawah bumi kami memiliki tanah minyak, begitu pula di bawah laut. Di atas tanah, kami juga punya minyak, minyak kelapa sawit,” Presiden SBY menambahkan.

Dalam pidatonya, Presiden juga menjelaskan bahwa Indonesia merupakan kekuatan ekonomi terbesar Asia Tenggara, mencakup 34 persen PDB Asia Tenggara dan nomor 15 di dunia. Gross Domestic Bruto (GDP) Indonesia mencapai 1 triliun dolar AS. “Kami bertekad menjadi 10 teratas pada dekade berikutnya,” Presiden menegaskan.

Presiden kemudian menyampaikan pandangan ekonom Zubaid Ahmad, yang memperkirakan Indonesia akan menjadi negara dengan perekonomian terbesar keempat di dunia pada 2040. “Dan saya tidak berani untuk tidak setuju dengan dia,” ujar SBY yang disambut tepuk tangan hadirin.

Sebelum SBY menyampaikan pidatonya, Duncan L Niederauer memperkenalkan Presiden SBY sebagai pemimpin yang mampu membawa ekonomi Indonesia melewati masa sulit, khususnya ketika terjadi krisis global tahun 2008. CEO NYSE ini menyebut kepemimpinan SBY sebagai luar biasa (remarkable).

IID ini dihadiri lebih dari 12 pimpinan perusahaan ternama AS, seperti dari BM, Honeywell, Cargill, Goldman Sachs, Boeing, dan General Electric.

Seusai menyampaikan pidatonya, Presiden turun ke lantai bursa untuk mengamati pergerakan saham dua perusahaan Indonesia yang tercatat di NYSE, yakni PT Telkom dan PT Indosat.

Mendampingi Presiden dalam acara ini, antara lain, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Kesra Agung Laksono, Mensesneg Sudi Silalahi, Menlu Marty Natalegawa, Mendag Gita Wirjawan, Menkeu Agus Martowardojo, Menperin MS Hidayat, Kepala BKPM Chatib Basri, Dubes RI untuk AS Dino Patti Djalal, dan Dubes untuk PBB Desra Percaya. (presidenri/dik)

Berita Sebelumnya:


Sumber: Presiden SBY Yakinkan Investor AS di Bursa New York



Obama terpilih, SBY harap kerjasama dengan AS semakin mulus
Jumat, 9 November 2012; 20:45:26
Obama terpilih, SBY harap kerjasama dengan AS semakin mulus

Presiden SBY menyambut baik kemenangan Barack Obama sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) untuk periode kedua. SBY pun menyampaikan ucapan selamat dan berharap dapat segera berkomunikasi dengan presiden berkulit hitam pertama tersebut.

"Indonesia sebagai sahabat AS, saya sudah mengucapkan selamat kepada Presiden Obama dan saya masih menunggu untuk bisa berkomunikasi langsung lewat telepon. Obama pasti sibuk sekali," ujar SBY dalam jumpa pers di Denpasar, Bali, Jumat (9/11).

Pada kesempatan itu, SBY mengungkapkan harapannya agar dapat kembali bekerja sama dengan anak Menteng itu. Di antaranya kemitraan strategis yang bertumpu pada sikap saling menghormati antara kedua negara.

"Harapan Indonesia tidak muluk-muluk. Kemitraan strategis yang bertumpu pada sikap saling menghormati, muncul respek dan muncul benefit itu dilanjutkan. Suatu kerja sama setara tetapi bawa manfaat tak hanya bagi AS dan Indonesia tetapi juga bagi kawasan," tandasnya.

Pernyataan itu disampaikan mengingat Obama sudah sangat mengenal Indonesia saat menjalani masa kanak-kanaknya dulu. Dengan demikian, kerja sama itu dapat berjalan seperti kesepakatan yang dicapai kedua pemimpin ketika bertemu pertama kali pada 2009 lalu.

"Maka bagi pemimpin yang kenal kawasan ini tentu punya peluang sejarah untuk bisa membangun kerja sama yang lebih baik dan tentunya ada sejumlah masalah di kawasan ini," lanjutnya.

Tidak hanya itu, kerja sama lain yang diharapkan terkait membangun perdamaian di negara-negara kawasan terutama mengatasi pelbagai konflik di belahan dunia lainnya. Termasuk mengimplementasikan beberapa kebijakan yang pernah disetujui pada periode pertama pemerintahan Obama.

"Harapan saya sekali lagi bisa bekerja sama dengan baik. Demikian juga kebersamaan dalam forum G20, Indonesia terus menyuarakan kepentingan negara berkembang. Pentingnya financial inclusion, pentingnya narrowing the gap of development, pentingnya combanting of poverty, pentingnya climate change, pentingnya post 2015 agenda," paparnya. [hhw]. Sumber: Obama terpilih, SBY harap kerjasama dengan AS semakin mulus

Presiden SBY Menerima Pangeran Haakon Magnus
Monday, 26 November 2012 | 15:47 WIB

Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Ibu Negara Hj Ani Bambang Yudhoyono menerima kunjungan kehormatan Putra Mahkota Kerajaan Norwegia Pangeran Haakon Magnus dan Putri Mette-Marit, Senin (26/11) pukul 11.00 WIB, di Istana Merdeka. Pangeran Magnus datang dengan delegasi yang terdiri atas para pebisnis Norwegia.

“Kami sangat terhormat dan senang atas kunjungan anda, dan saya berharap kunjungan ini akan meningkatkan dan mempromosikan hubungan bilateral antara Indonesia – Norwegia,” kata Presiden SBY sebelum memulai pembicaraan bilateral.

Hubungan Indonesia-Norwegia baik, kuat, dan selalu mengalami kemajuan. “Dengan kunjungan ini, kita dapat mencari peluang-peluang baru dalam hubungan bilateral kita,” SBY menambahkan.

Pangeran Magnus datang bersama delegasi pebisnis utama Norwegia. Presiden berharap mereka dapat langsung berinteraksi dengan pebisnis Indonesia dan membuka peluang kerja sama baru.

Mendampingi Presiden dalam acara penerimaan kunjungan kehormatan ini, antara lain, Mensesneg Sudi Silalahi, Menlu Marty Natalegawa, dan Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah.

Dalam rilisnya pada Sabtu (24/11) lalu, Teuku Faizasyah menjelaskan, pertemuan antara Presiden SBY dan Pangeran Haakon Magnus ini membahas peningkatan kerja sama di berbagai isu prioritas, antara lain lingkungan hidup, energi, perdagangan, dan investasi.

Pertemuan ini juga akan dimanfaatkan untuk membahas isu-isu regional dan global yang menjadi perhatian bersama. “Norwegia merupakan salah satu mitra utama Indonesia di Eropa, termasuk dalam pengembangan kerja sama di bidang kehutanan dan lingkungan hidup,” Faizasyah menambahkan.

Putra Mahkota Norwegia berada di Indonesia dari 25 hingga 29 November. Selain bertemu dengan Presiden SBY, Pangeran Magnus juga dijadwalkan untuk bertemu Sekjen ASEAN Surin Pitsuwan dan membuka bisnis forum bertema ‘Indonesia-Norway: Strategic Partnership in Business'.

Tidak hanya Jakarta, Pangeran Magnus dan delegasi juga diagendakan berkunjung ke Yogjakarta untuk bertemu dengan Sultan Hamengkubuwono X, dan memberikan kuliah umum di Universitas Gadjah Mada. (presidensbyinfo/dik)

Sumber: Presiden SBY Menerima Pangeran Haakon Magnus


Sebelum Palestina Merdeka, Situasi Kawasan akan Tetap Bergolak
Friday, 23 November 2012 | 10:52 WIB

Islamabad, Pakistan: Momentum genjatan senjata antara Palestina dan Israel harus diteruskan dengan membuka negosiasi lanjutan. Indonesia berpandangan, sebelum ada pengakuan dan terbentuknya negara Palestina merdeka, situasi di kawasan tersebut akan tetap bergolak.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan hal ini dalam keterangan pers kepada media-media dari Indonesia di Hotel JW Marriott, Islamabad, Pakistan, Kamis (22/11) pukul 19.30 waktu setempat atau 21.30 WIB. Keterangan pers diberikan untuk menjelaskan hasil-hasil dan pandangan Indonesia dalam KTT ke-8 D8.

“Kalau ada kemauan politik dari masyarakat internasional, momentum genjatan senjata ini bukan sekadar gencatan senjata, tapi membuka peluang baru negosiasi lanjutan karena bagaimanapun sebelum Palestina merdeka maka situasi ini akan terus berlangsung,” kata Presiden SBY.

Indonesia, lanjut Presiden, berpendapat yang paling realistis adalah penyelesaian dua negara atau two state solution, yakni berdirinya negara Palestina dan Israel. “Manakala Palestina sudah merdeka dan berdamai dengan negara-negara di kawasan itu, maka kekerasaan seperti sekarang ini bisa berkurang bahkan dihentikan,” SBY menegaskan.

“Indonesia memiliki komitmen untuk terus mengawal dan memberikan determinasi mendukung penuh rakyat Palestina mendapat kemerdekaan,” Presiden SBY menambahkan.
Isu kekerasan di Jalur Gaza menjadi topik bahasan pada KTT D8. Sebelumnya, Indonesia juga mengangkat persoalan ini pada Pertemuan Pemimpin ASEAN-Amerika Serikat di Kamboja, sebagai rangkaian KTT ke-21 ASEAN. Presiden berharap situasi genjatan senjata sekarang ini dapat terus dijaga.

Seusai memberikan keterangan pers ini, Presiden SBY dan Ibu Negara Hj Ani Bambang Yudhoyono beserta delegasi bersiap-siap kembali ke Tanah Air. Rencananya, Presiden akan meninggalkan Islamabad pada pukul 23.00 waktu setempat atau Jumat (23/11) pukul 01.00 WIB.

Mendampingi Presiden dalam konferensi pers ini, antara lain, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menlu Marty Natalegawa, dan Mendag Gita Wirjawan. (presidensbyinfo/dik)

Berita Sebelumnya: 


Sumber: Sebelum Palestina Merdeka, Situasi Kawasan akan Tetap Bergolak



Presiden SBY dan Ibu Ani Berikan Penghormatan Terakhir kepada Raja Norodom Sihanouk
Tuesday, 20 November 2012 | 14:21 WIB

 Phnom Penh, Kamboja: Di sela-sela kegiatan KTT ke-21 ASEAN, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Ibu Negara Hj Ani Bambang Yudhoyono memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang Raja Kamboja Norodom Sihanouk, di Tevea Vinichay Palace, Royal Palace, Selasa (2/11) siang.

Di Royal Palace, Presiden SBY dan Ibu Negara yang mengenakan pakaian berwarna hitam, lengkap dengan peci dan kerudung, disambut pejabat Royal Palace. Melewati karpet merah kehormatan, Presiden SBY dan Ibu Ani diantar menuju Tevea Vinichay, tempat jenazah Raja Norodom Sihanouk disemayamkan, diiringi musik dari pasukan marching band militer Kamboja.

Sebelum memasuki Tevea Vinichay, Presiden SBY dan Ibu Ani melepaskan alas kaki, dan kemudian memberikan penghormatan di depan “rumah” jenazah. Usai memberikan doa kepada mendiang Raja Norodom Sihanouk, Presiden SBY dan Ibu Negara kemudian menyampaikan ucapan bela sungkawa kepada Ratu Monineath Sihanouk, Raja Norodom Sihamoni, dan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen.

Raja Norodom Sihanouk meninggal setelah serangan jantung di Beijing, Cina pada 15 Oktober 2012, pada usia 89 tahun. Jenazah Raja Sihanouk disemayamkan di Tevea Vinichay Palace selama lebih kurang 3 bulan, dan pemerintah Kamboja menetapkan masa berkabung nasional pada 17–23 Oktober 2012.

Hingga saat ini masih banyak pelayat yang datang dari seluruh penjuru Kamboja untuk memberikan penghormatan terakhir. Kompleks Royal Palace, tempat kediaman keluarga Raja Kamboja yang dibuka setiap hari untuk wisatawan dan masyarakat, ditutup selama tiga bulan pada masa berkabung.

Pada tanggal 21 Oktober 2012 lalu, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa telah melayat mendiang Raja Sihanouk mewakili Presiden SBY dan pemerintah Indonesia. Sesaat setelah mendengar kabar tentang wafatnya Raja Sihanouk, Presiden SBY juga telah mengirimkan ucapan duka cita dan bela sungkawa kepada keluarga kerajaan Kamboja. (presidensbyinfo/dik)

Sumber: Presiden SBY dan Ibu Ani Berikan Penghormatan Terakhir kepada Raja Norodom Sihanouk


SBY: Saya Tahu 2013 Suhu Politik Mulai Memanas
Mega Putra Ratya - detikfinance; Jumat, 24/08/2012 19:02 WIB

Bogor - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta jajaran pemerintah tetap fokus bekerja mengamankan perekonomian Indonesia dari dampak krisis global untuk dua tahun ke depan. Meskipun pada periode itu kondisi di dalam negeri mulai memanas karena sudah mendekati pemilu.

"Saya tahu tahun 2013 suhu politik sudah mulai memanas, 2014 adalah tahun pemilu tapi saya berharap, utamanya jajaran pemerintah, untuk tak tinggalkan tugas pokok, jalankan roda pemerintah, seraya atasi dampak krisis perekonomian dunia," kata SBY usai ratas di Istana Bogor, Jumat (24/8/2012)

SBY mengatakan saat ini masih banyak tantangan terkait perekonomian dunia. Selain krisis Eropa yang berpotensi menular seperti krisis sebelumnya, fluktuasi harga minyak dan lonjakan harga pangan manjadi tantangan bagi Indonesia, untuk tetap mengamankan perekonomian.

"Atas dasar ini, kita sekarang secara serius akan mengelola perekonomian nasional kita baik tahun ini maupun 2 tahun mendatang 2013-2014," katanya.

Ia menuturkan potret perekonomian Indonesia selama 3 tahun terakhir jika diletakkan konteks jangka menengah, sesungguuhnya berada dalam jalur yang benar. Menurutnya pemerintah sudah menyiapkan angkah-langkah ke depan untuk tetap menjaga perekonomian tumbuh baik.

"Kita akan tuntaskan dan kelola perekonomian kita pada 2012, masih ada waktu 4 bulan lagi sebelum masuk 2013. Kita punya RKP, APBNP. Kami berusaha sekuat tenaga jaga perekonomian kita tahun ini agar capai sasaran," katanya.

SBY menambahkan untuk menuju 2013 dan 2014, pemerintah telah bahas dengan serius dan cukup mendalam, agar pertumbuhan perekonomian Indonesia tetap terjaga. Ia berharap pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa terus di atas 6%. Pemerintah akan tetap mengelola APBN dan fiskal secara seksama.

"Di tahun mendatang akan benar-benar kerja keras untuk pastikan investasi terus terjadi di negeri kita. Bahkan harapan kita di seluruh tanah air. peluang dan potensi ada. Hambatan yang sering dihadapi investor dalam dan luar negeri adalah iklim investasi termasuk birokrasi," katanya.(hen/dru). Sumber: SBY: Saya Tahu 2013 Suhu Politik Mulai Memanas

 SBY Minta Ekspor Indonesia Terus Tumbuh
Wiji Nurhayat - detikfinance; Rabu, 17/10/2012 11:51 WIB

Jakarta - Presiden Susilo Bambang YUdhoyono (SBY) mengharapkan ekspor Indonesia terus tumbuh atau paling tidak terjaga meski terjadi krisis global. Peningkatan ekspor menjadi kunci agar ekonomi Indonesia tetap selamat saat krisis global yang belum berakhir.

Meskipun ia mengakui saat ini tidak mudah mencari pasar ekspor dunia, karena resesi dunia masih terjadi. Namun perlu langkah cerdas dan cekatan untuk meningkatkan ekspor, termasuk meningkatkan pasar ekspor di negara-negara non tradisional.

"Kalau ekspor turun drastis yang terpukul adalah industri yang memproduksi barang dan jasa. Perusahaan yang memproduki barang dan jasa, dengan menurunnya keuntungan perusahaan pajak negara berkurang, maka kesulitan membiayai pembangunan di negeri kita," kata SBY dalam acara pembukaan Trade Expo Indonesia di Kemayoran, Jakarta, Rabu (17/10/2012)

Untuk itu agar ekspor Indonesia terus tumbah maka perlu upaya pemerintah dan dunia usaha, antaralain meningkatkan daya saing produk Indonesia.

"Barang dan jasa yang dihasilkan harus bisa bersaing, agar mampu bersaing maka harus produktif dan efisien adatif dan inovatif. Termasuk sistem logistik yang semakin efisien termasuk rantai pasokan," katanya.

Ia menggarisbawahi pentingnya langkah cekatan dan pandai untuk menciptakan peluang ekspor Indonesia, antaralain diversifikasi ekspor. Apalagi saat ini persaingan ekspor sangat ketat dengan negara-negara lain. SBY berharap acara Trade Expo Indonesia kali ini menjadi salah satu jawaban untuk terus meningkatkan ekspor.

SBY menambahkan pentingnya pertumbuhan ekonomi Indonesia agar mendorong perekonomian regional termasuk Asia bahkan dunia. Menurutnya pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat menentukan ekonomi kawasan terutama ASEAN.

"Kalau ekonomi Indonesia kuat hampir pasti ekonomi Asia Tenggaea makin kuat, kalau ekonomi Asia Tenggara kuat maka eknomi Asia semakin kuat," katanya. (hen/dru)
Sumber: SBY Minta Ekspor Indonesia Terus Tumbuh
SBY Tarrgetkan Permasalahan Papua Selesai Sebelum Tahun 2012
Karoba News; Selasa, 24 Juli 2012

Jakarta  - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menargetkan bisa menyelesaikan masalah Papua sebelum 2014, kata Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah Velix Wanggai.

"Presiden telah menegaskan komitmen dan kebijakan dasar, yakni menjaga kedaulatan NKRI, menguatkan pelaksanaan Otonomi Khusus, mempercepat pembangunan daerah, dan menghormati keberagaman dan hak asasi manusia Papua," katanya dalam siaran pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Senin.

Menurut Velix, jika ingin mengetahui kebijakan Presiden Yudhoyono soal Papua bisa dibaca di buku yang ditulisnya berjudul "Pembangunan Untuk Semua" yang baru saja diluncurkan.

"Di buku itu ada bab tersendiri, yaitu Membangun Papua dengan Hati," katanya.

Melalui buku "Pembangunan Untuk Semua" yang tebalnya 428 halaman ini, Velix mengajak publik untuk melihat berbagai segi pengelolaan perubahan kebijakan pembangunan daerah pada era yang sedang berubah.

"Pembaca bisa mengetahui kebijakan Presiden SBY dalam mengurai persoalan mendasar dalam pembangunan daerah dan otonomi daerah. Harapannya, berbagai perubahan kebijakan yang ditempuh Presiden tidak hanya bermakna dari sisi prosedural, namun juga bermakna bagi kemaslahatan rakyat banyak," katanya.

Velix Wanggai, seorang putra Papua, yang diamanahkan sebagai salah satu Staf Khusus Presiden itu mencoba merekam jejak langkah yang diupayakan, direncanakan, dan dipikirkan oleh Presiden SBY. Hasil karyanya adalah terbitnya dua buku, yang berjudul "Pembangunan untuk Semua, Mengelola Pembangunan Regional Ala SBY", dan "Mengelola Sebuah Perubahan, Memahami Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Era SBY"(2009 - 2014), yang diterbitkan oleh Indomulti Media Communication Group, dan dicetak oleh PT. Gramedia.

Kedua buku karya Velix Wanggai diluncurkan di Jakarta, 19 Juli 2012 di Toko Buku Gramedia Matraman. Peluncuran buku ini diikuti oleh bedah buku yang menghadirkan empat pembahas yakni Dr. Jaleswari Pramodhawardhani (pengamat pertahanan LIPI), Arie Sujito (Pengamat Sosiologi Politik UGM), M. Alfan Alfian (Direktur Akbar Tanjung Institute), dan Dr Syaiful Ruray (Ketua DPRD Maluku Utara) yang membedah dalam konteks perspektif daerah.
Presiden SBY Terima 2 Penghargaan di New York
Arifin Asydhad - detikfinance; Selasa, 25/09/2012 17:40 WIB

New York - Presiden SBY menerima dua penghargaan di sela-sela kunjungan dinasnya ke New York, Amerika Serikat. Dua penghargaan itu diberikan terkait keberhasilan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan penghargaan terkait lingkungan. Dua penghargaan berbeda ini diberikan kepada SBY di satu acara yang sama.

SBY menerima dua penghargaan ini di acara Gala Dinner yang digelar di Hotel Mandarin Oriental, New York, Senin (24/09/2012) malam. Gala dinner ini dihadiri oleh ratusan orang dari kalangan bisnis dan para pegiat lingkungan AS. Hadir pula sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II.

Penghargaan pertama diberikan oleh US ASEAN Business Council (USABC) kepada SBY atas meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan iklim investasi yang kondusif di Indonesia. Penghargaan yang merupakan pertama kali diberikan oleh USABC ini diberi nama 21st Century Economic Achievement Award.

Presiden USABC Alex Feldman yang langsung memberikan penghargaan ini kepada SBY. Sebelumnya Alex Feldman menjelaskan mengenai pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang meningkat tajam melebihi negara-negara lain. Bahkan, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi paling tinggi di kawasan ASEAN. Karena itu, USABC memberikan penghargaan ini kepada SBY.

Menurut Alex, penghargaan diberikan kepada Presiden SBY sebagai pemimpin ASEAN atas keberhasilannya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 4,5 persen selama 8 tahun, perbaikan keuangan negara yang tercermin dalam peningkatan grade dari credit-rating menjadi investment grade, dan membuka peluang bagi jalinan bisnis yang makin luas antara Indonesia dan Amerika Serikat melalui US-Indonesia Comprehensive Partnership.

Penghargaan bagi Presiden SBY itu juga didasarkan atas komitmennya menciptakan kepastian hukum, menegakkan undang-undang dan transparansi, sehingga melahirkan iklim investasi yang sehat. Organisasi ini juga mengapresiasi prestasi Presiden SBY dalam kepemimpinan Kelompok Kerja Anti Korupsi G-20; peningkatan ekonomi secara berkelanjutan dengan memperhatikan faktor perlindungan lingkungan dan peningkatan penegakan hukum di Indonesia.

USABC merupakan organisasi advokasi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat dalam menjalankan usahanya di negara-negara ASEAN. Anggota USABC terdiri dari sejumlah perusahaan ternama di AS yang telah beroperasi lama di Indonesia seperti Chevron, Coca Cola, General Electric, Conoco Phillips, Cattepillar, dan IBM.

Penghargaan kedua yang diterima SBY adalah penghargaan Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security (CTI-CFF). Penghargaan CTI-FF diberikan oleh The Nature Conservancy, World Resources Institute (WRI) dan World Wildlife Fund (WWF).

Tiga lembaga ini menilai Presiden SBY menginspirasi para pemimpin lain di kawasan dalam meluncurkan CTI-CFF pada 2007 untuk melindungi sumber daya laut dan pantai, termasuk penyelamatan terumbu karang. CTI-CFF ini kemudian didukung oleh pemerintah Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Pulau Solomon, dan Timor Leste.

Ratusan juta orang yang tinggal di kawasan pantai di 7 negara itu pun mendapat keuntungan dari kebijakan ini.

Presiden dan CEO WRI Andrew Steer memuji langkah Presiden SBY terkait CTI-CFF ini. Menurut dia, Presiden SBY telah melakukan inovasi dan berpikir di luar kebiasaan. Kepemimpinan seperti inilaah yang dibutuhkan dunia internasional saat ini.

Bagi dia, SBY menginginkan menginginkan dua-duanya, antara pertumbuhan ekonomi dan bisnis dan juga pelestarian lingkungan. "Presiden SBY berkomitmen menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia 7% per tahun, menciptakan lapangan pekerjaan, dan juga berkomitmen mengurangi 26% emisi gas rumah kaca," kata dia.

Sementara itu, PM Timor Leste Xanana Gusmao juga memuji CTI-CFF, yang akhirnya melibatkan Timor Leste. "Saya salut sama Anda," kata Xanana kepada SBY saat memberikan sambutan.

Terhadap dua penghargaan ini, SBY mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi penghargaan itu. Penghargaan ini akan mendorong rasa percaya diri untuk Indonesia bisa berbuat lebih baik lagi.

"Saya menerima penghargaan ini dengan penuh rasa rendah hati. Terima kasih," kata SBY disambut tepuk tangan panjang undangan.

Dalam acara ini, Profesor Ekonomi dan Direktur The Earth Institute Columbia University Jeffrey Sachs juga memberikan sambutan. Acara ini diramaikan dengan penampilan Tari Piring dan Tari Saman, serta perasaan busana batik. (asy/dnl)
 
Baca Juga:
Sumber: Presiden SBY Terima 2 Penghargaan di New York



Kesaksian Antasari Bisa Gulingkan SBY
Posted by KabarNet pada 29/08/2012

Jakarta – KabarNet: Mantan Menteri Koordinator Perekonomian Rizal Ramli menyebut keterangan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar soal pengucuran dana talangan bank Century sangat bisa menjatuhkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di tengah jalan.
 
“Saya sudah tiga kali bertemu Pak Antasari di Lapas, dan betapa kesaksian dia soal Century kalau diceritakan secara gamblang dan seterang-terangnya bukan tidak mungkin akan berujung pada pemakzulan SBY,” ujarnya saat memberi kata sambutan dalam acara Halal Bihalal di kediamannya, di Jl Bangka IX No.49 R, Pela Mampang, Jakarta Selatan, Senin (27/8/2012).
Menurut Rizal, informasi Antasari soal adanya pertemuan di istana pada 2008 lalu itu merupakan sedikit informasi saja dari banyak informasi lain yang dipegang Antasari.
“Itu masih informasi kecil. Pak Antasari masih menyimpan banyak info,” ungkap Ketua Pembina Parade Nusantara ini.
Maka itu, ia mendesak DPR agar segera mempercepat pemanggilan Antasari untuk dimintai keterangan soal Century tersebut. “Pa Antasari harus bersaksi di bawah sumpah untuk menceritakan ini semua agar kasus ini jadi terang-benderang,” pungkas politisi Partai Kedaulatan tersebut.
Momentum Halal Bihalal ini dihadiri sejumlah tokoh antara lain Franz Magnis Suseno, HS. Dillon, Amelia Yani, Adhie Massardie, Boni Hargens, Ichsanudin Noersy, Khofifah Indar Parawansa, dan sejumlah aktivis gerakan buruh.
Sebelum ini pengakuan menghebohkan yang disampaikan mantan Ketua KPK Antasari Azhar dalam program “Metro Realitas” (Kamis, 09 Agustus 2012), menguak lagi adanya bau busuk dari penyelamatan Bank Century. Pengakuan ini bahkan luar biasa karena ternyata langkah penyelamatan itu dibahas dalam rapat di ruang kerja Presiden.
Rapat itu sendiri tidak pernah diungkap ke publik. Padahal salah satu yang dibahas dalam rapat tersebut adalah berkaitan dengan Bank Century. Artinya skenario langkah penyelamatan Bank Century yang akhirnya menjadi skandal dugaan mega korupsi itu sebetulnya diketahui oleh Presiden SBY, dan bahkan Presiden SBY sendiri memberikan arahan untuk penyelesaiannya. Hal ini bertolak belakang dengan pernyataan Presiden SBY yang mengaku dirinya tidak mengetahui tentang skenario langkah-langkah penyelamatan Bank Century.
Untuk mengikuti berita sebelumnya tentang kesaksian Antasari tersebut silahkan KLIK DISINI [KbrNet/MI/adl] Sumber: Kesaksian Antasari Bisa Gulingkan SBY

Forkorus Minta Perundingan
Staf Sekretariat Dewan Adat Papua, yang juga sebagai staf Sekretariat NRFPB, Ferdi Okoseray saat membacakan surat dan pernyataan Forkorus Yaboisembut.

JAYAPURA – Forkorus Yaboisembut yang divonis percobaan makar olen PN Klas 1 A Jayapura atas pendeklarasian sebagai Presiden Negara Federal Republik Papua Barat (NRFPB) dalam kongres Rakyat Papua Ketiga 19 Oktober 2011, mengeluarkan pernyataan menjelang 50 tahun  (15 Agustus 1962-2012) New York Agreement yang dinilai sebagai peristiwa kelabu. Yakni meminta perundingan dengan Pemerintah Indonesia.

Permintaan perundingan tersebut terungkap dalam suratnya yang dibacakan salah satu staf Sekretariat Dewan Adat Papua, yang juga mengaku sebagai staf sekretariat NRFPB, Ferdi Okoseray, saat menggelar jumpa pers di Sekretariat DAP, Expo Waena, Selasa (14/8).

Perundingan dimaksud,  menurutnya karena deklarasi kemerdekaan bangsa Papua telah memenuhi syarat-syarat hukum publik internasional, namun perlu persetujuan status pengakuan (de jure) dari setiap negara anggota PBB dan masyarakat internasional.  “Button line deklarasi kemerdekaan Bangsa Papua itu, disampaikan dalam perundingan yang wajar dan patut dipahami, untuk mengetahui status hukum dan politik Bangsa Papua dan Bangsa Indonesia. Sehingga perundingan pengakuan dan peralihan kekuasaan pemerintahan dari NKRI kepada NFRPB dapat berjalan dengan aman dan damai,” ungkapnya.  Dalam pengantar surat yang dikirim ke Presiden RI, Presiden Amerika Serikat, sejumlah pemimpi Negara-negara lain serta Sekjen PBB tersebut juga diberitahukan rencana tahapan perundingannya, yaitu :
  1. Pra negoisasi Bulan Agustus-September 2012. 
  2. Proses perundingan dimulai dari Bulan Oktober -1 Mei 2013. sekaligus mengakhiri 50 Tahun aneksasi Tanah air dan Bangsa Papua Bagian Barat oleh Pemerintah Indonesia
Dalam pernyataannya yang ditulis setebal 13 halaman, Forkorus ingin meyakinkan bahwa proses masuknya wilayah Papua bagian barat ke dalam NKRI menjadi penyesalannya, terutama terhadap posisi New York agreement  tanggal 15 Agustus 1962.

Hal itu menurutnya, karena  New York Agreement tentang ‘act off free choice’ untuk self determination (penentuan nasib sendiri tidak perlu ada). “Sebaliknya, yang harus atau patut dibuat adalah New York Ageement untuk pengakuan dan peralihan kekuasaan pemrintah Nederlands Nieuw Guinea dalam bentuk Negara Papua Barat,” ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu karena Papua Barat sebagai suatu bangsa, telah melakukan self determination dari dalma kolonisator Nederlands Nieuw Guinea tanggal 10 Oktober 1961.
 
Karena Papua Barat sebagai suatu bangsa telah melaksanakan self-determination dari dalam kolonisator Nederlands Nieuw Guinea dalam bentuk Manifest Politik Kemerdekaan  oleh Komite Nasional Papua pada Tanggal 19 Oktober 61, secara sopan, damai, demokratis, beradab & bermartabat. Dikatakan, pengakuan dan pengesahan Manifest Politik kemerdekaan dalam bentuk symbol-simbol : bendera kebangsaan Papua, “Bintang Kejora (Bintang Fajar)”, lagu kebangsaan Papua, “hai tanah ku Papua” oleh Gouverneur Van Nederlands Nieuw Guinea. Selanjutnya diikuti tahap implementasi upacara pengibaran bendera dan  diiringi lagu kebangsaan pada 1 Desember 1961.(aj/don/l03). Sumber: Forkorus Minta Perundingan


Borok Pidato SBY Mulai Dibongkar
Laporan: Samrut Lellolsima; Rabu, 10 Oktober 2012 , 15:25:00 WIB


 RMOL. Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Senin malam (8/10), terkait kisruh hubungan Polri-KPK menuai pujian dari banyak kalangan, terutama dari pendukung lembaga anti korupsi itu.
 
Sambutan yang gegap gempita itu semakin menambah daftar keanehan para pendukung lembaga superbody tersebut.

"Fanatisme pada KPK semakin irasional dan aneh karena mereka justru bersorak sorai pada Pidato SBY yang mereka anggap mendukung KPK,"  ujar aktivis '98 Adian Napitupulu (Rabu, 10/10). 

Padahal, sambung Adian, isi pidato Presiden SBY itu, 100 persen sesungguhnya memangkas kewenangan KPK. Seperti jelas terlihat dari susunan kata dan kalimat dalam pidato SBY,"....Oleh karena itu solusi yang kita tempuh adalah penanganan korupsi kepada Djoko Susilo ditangani oleh satu lembaga yaitu KPK, ...."

"Paragraf itu berisi dukungan SBY pada KPK untuk kasus Simulator," jelas Adian.

Selanjutnya, saran Adian, coba cermati baik-baik tiap kata di Paragraf berikut nya. SBY mengungkapkan, "Tetapi kalau ada kasus pengadaan barang di Polri, saya dukung diselesaikan di Polri....."

Menurut Adian, di paragraf kedua di atas, dukungan SBY pada KPK ternyata tidak untuk semua kasus. Tapi hanya untuk kasus Simulator SIM. Karena untuk kasus (korupsi) pengadaan barang lainnya di selesaikan di Polri bukan di KPK.

Jadi sebenarnya, kata Adian menyimpulkan, SBY tidak mendukung KPK. Tapi memangkas kewenangan KPK.
 
"Dengan demikian bisa dikatakan SBY melakukan barter kasus Korupsi simulator senilai Rp 143 Miliar untuk KPK dengan kasus rekening gendut yang mencapai Rp 8,6 triliun dan sederet kasus pengadaan barang lain di Polri yang diserahkan pengusutannya ke Polri," bebernya.

"Jadi jelas yang didukung (SBY) bukan KPK tapi Polri. KPK kalah. Tapi anehnya kenapa para fanatik itu bersorak? Membingungkan, sebenarnya mereka fanatik pada KPK atau pada SBY?" tanya Adian mengakhiri. [zul]

Baca juga:
Komjen Sutarman: Kita Bukan Ksatria Baja Hitam dan Mengungkap Kasus Lama Itu Biasa
Polisi Tegaskan Akan Tetap Usut Kasus Kompol Novel Baswedan
Fanatisme Buta Membuat Banyak Orang Abaikan Pemborosan KPK
Lembaga Anti Korupsi Timor Leste Sambangi Kantor Abraham Samad Cs
Seharusnya KPK, Polri dan Jaksa Seperti Madrid dan Barca
Sumber: Borok Pidato SBY Mulai Dibongkar


Mayoritas Produksi Gas Tangguh Papua untuk Ekspor
Zulfi Suhendra - detikfinance; Senin, 05/11/2012 13:11 WIB

Jakarta - Pemerintah memastikan 60% produksi gas dari lapangan gas Blok Tangguh fasilitas ketiga LNG liquefaction Train III di Papua akan dialokasikan untuk kebutuhan ekspor. Sementara sisanya 40% untuk dalam negeri khususnya PT PLN (Persero).

Diperkirakan, pembangunan lapangan gas ini akan selesai tahun 2018.

"Ada 40% domestik yang dari tren III, 60% ekspor 40% domestik," kata Deputi Perencanaan Badan Pengelola Minyak dan Gas (BP Migas) Widhyawan Prawiraatmadja saat ditemui di acara Development and Deployment of Enhanced Oil Recovery Strategy Ruang Bima Sena, Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Senin (5/11/12).

Ia mengatakan, alokasi gas untuk domestik akan bergantung kepada kebutuhan dalam negeri sendiri karena menurutnya, tidak ada ketentuan untuk menetapkan besaran alokasi gas untuk domestik.

"Itu kan memang secara kontekstual kan memang nggak ada ketentuan domestik berapa. Kalau ada domestik ya kita untuk domestik," katanya.

Mengenai harga, ia belum dapat menjawab secara pasti. Namun menurutnya, harga yang diberikan perusahaan patungan Pertamina dan PGN, yaitu Nusantara Regas akan menjadi acuan ditetapkannya harga nanti.

"Kan sekarang ada preseden yang Nusantara Regas kan, itu akan menjadi acuan. Paling tidak sama dengan itu," katanya.

Seperti diketahui British Petroleum dipastikan akan kembali mengelola lapangan gas Blok Tangguh di Papua. Investasi senilai US$ 12 miliar, sekitar 7,5 miliar pound sterling atau Rp 108 triliun, telah disiapkan.

Pembangunan fasilitas ketiga LNG liquefaction Train III segera dimulai. Perusahaan minyak asal Inggris itu sepakat 40 persen hasil produksi gas Train III itu akan dijual ke PT PLN (Persero) untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listriknya. (zul/hen)

Baca Juga:
Sumber: Mayoritas Produksi Gas Tangguh Papua untuk Ekspor


Empat Presiden RI Digulingkan, Bagaimana SBY?
Posted by KabarNet pada 12/03/2012

 Jakarta – KabarNet. “MENGGULINGKAN REZIM GAGAL YANG SEDANG BERKUASA”. Itulah wacana yang tak mau sirna dari benak sejumlah kalangan masyarakat elemen bangsa Indonesia saat ini. Terkatung-katungnya kasus mega korupsi Bank Century, lalu maraknya praktek korupsi yang menyeret nama sejumlah pejabat dan anggota DPR terutama kader-kader elit Partai Demokrat, kemudian wacana kenaikan harga BBM dan Listrik yang sedang dipaksakan oleh pemerintah, dan masih banyak lagi, semua itu membuat rapor pemerintah rezim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dicorat-coret dengan angka merah oleh masyarakat. Sampai akhirnya timbul wacana untuk menggulingkan rezim gagal ini sebelum pemilu 2014. Apakah wacana ini sah secara hukum dan Undang-Undang? Jawabnya adalah: “Sah!” 

 Bagaimanakah prosedur konstitusional pemakzulan seorang presiden Indonesia?

Wakil Ketua MPR-RI dari fraksi PPP, Lukman Hakim Syaifuddin, pernah mengungkapkan bahwa tahap awal urusan pemakzulan atau prosedur impeachment seorang presiden sepenuhnya menjadi urusan DPR. “Apa yang mau disiapkan MPR, ini berpulang ke konstituen tergantung DPR apakah Presiden melakukan pelanggaran hukum,” demikian yang pernah dikatakan Lukman saat ditanya oleh wartawan pada acara ‘Pers Gathering’ di Belitung, (12/11/2011) sekitar empat bulan yang lalu.
Lukman menjelaskan bahwa tahapan pemakzulan presiden harus berawal dari pihak DPR. Lembaga DPR-lah yang akan melihat dan menentukan apakah Presiden melakukan atau terlibat dalam lima macam pelanggaran berat, seperti makar, korupsi, suap, tindak pidana berat dan perbuatan tercela lainnya. ”DPR berpendapat dan diuji di MK (Mahkamah Konstitusi), kalau terbukti, DPR merekomendasikan ke MPR (untuk dilaksanakan) sidang istimewa,” demikian jelasnya. Oleh karenanya MPR, kata Lukman, tidak memiliki persiapan apa-apa terkait wacana pemakzulan. “MPR itu hanya di ujung nantinya,” tandasnya.

Sejarah Penggulingan Presiden-Presiden Indonesia
Sebetulnya, tindakan penggulingan presiden dari jabatannya bukan merupakan hal baru bagi rakyat Indonesia. Karena sejak era Orde Lama (ORLA) seluruh Presiden RI praktis terdepak dari Istana dengan cara “digulingkan” (kecuali Presiden Megawati Sukarnoputri yang turun dari jabatannya secara normal karena kalah perolehan suara dalam Pilpres 2004).
Dibawah ini adalah catatan sejarah tentang cara pelepasan presiden-presiden Indonesia dari jabatannya:
Presiden RI ke-1 Alm.Presiden Sukarno : “Digulingkan” pada tahun 1966 dengan cara kudeta tak berdarah oleh kelompok militer dibawah pimpinan Mayjen. Suharto yang kemudian menggantikan Sukarno menjadi Presiden RI ke 2.
Presiden RI ke 2 Alm. Presiden Suharto : “Digulingkan” oleh aksi tekanan rakyat dan mahasiswa yang melakukan demonstrasi besar-besaran hingga menduduki atap gedung DPR pada tahun 1998. Aksi unjuk-rasa ini akhirnya berhasil memaksa Suharto untuk lengser meletakkan jabatannya sebagai presiden. Selanjutnya Suharto digantikan oleh Wapres BJ Habibie yang menjadi presiden RI ke 3.
Presiden RI ke 3 BJ Habibie : “Digulingkan secara halus” oleh DPR/MPR dengan cara Mosi Tidak Percaya dan menolak laporan pertanggung-jawabannya dalam Sidang MPR, yang akhirnya membuat Habibie kecewa dan enggan ikut dalam Pilpres. Presiden Habibie memangku jabatan hanya 18 bulan saja.
Presiden RI ke 4 Alm. Abdurrahman Wahid : ”Digulingkan dengan paksa” dari jabatannya oleh keputusan Sidang Istimewa MPR pada 23 Juli 2001, yang membuatnya terdepak dari Istana sebelum akhir masa jabatannya. Presiden Abdurrahan Wahid (Gus Dur) menduduki kursi kepresidenan hanya 2 tahun 9 bulan.
Presiden RI ke 5, Megawati Sukarnoputri : adalah satu-satunya presiden Indonesia yang turun dari jabatannya secara wajar, yakni karena kalah dalam perolehan suara saat Pilpres 2004.
Dari catatan di atas, sejarah membuktikan bahwa dari 5 Presiden RI yang terdahulu, hanya Presiden Megawati saja yang turun dari jabatannya secara wajar, sedangkan 4 Presiden RI sebelumnya dipaksa mengakhiri jabatannya dengan jalan “digulingkan” melalui berbagai macam cara, ada yang secara berterang, dan ada pula yang secara halus karena sengaja dikemas dengan bungkus konstitusi. Namun apapun namanya, yang dialami oleh Empat Presiden RI tersebut di atas adalah suatu “penggulingan”.
Sejumlah kader elit Partai Demokrat belakangan ini gemar menggunakan istilah “makar” dalam merespon berbagai pihak yang mereka tuding bermaksud menggulingkan pemerintah rezim SBY sebelum akhir masa jabatannya pada 2014.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan, menuding bahwa pernyataan Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto, di sejumlah media yang menyatakan masa kepemimpinan presiden SBY tak akan sampai 2014 dianggapnya suatu indikasi bahwa Wiranto ingin bertindak makar menggulingkan SBY.
Pohan mengatakan agar Wiranto sebaiknya bersaing secara sehat dan konstitusional. “Kita harus percaya konstitusi kita kalau sirkulasi elite itu lima tahun sekali. Pak SBY 2014 sudah tidak bisa lagi mencalonkan. Sudahlah kita selesaikan di situ, kecuali presiden melakukan kesalahan konstitusional. Jangan ada masalah sedikit bilang tidak akan sampai 2014,” ujarnya kesal.
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul. Menurutnya, Wiranto sebaiknya tidak menari di atas pihak-pihak yang ingin menjatuhkan SBY. Ruhut menyebut mereka yang menginginkan SBY jatuh hanyalah sampah-sampah politik. “Wiranto jangan latah. Menari di atas sampah-sampah politik. Siapa sampah pol? Mereka yang mau melengserkan SBY!” tudingnya.
Tampaknya para kader elit Partai Demokrat seperti Ramadhan Pohan dan Ruhut Sitompul lupa bahwa 4 (empat) Presiden RI juga berakhir dengan cara “digulingkan”. Hanya caranya saja yang berbeda, ada yang secara kasar dan terang-terangan seperti penggulingan Presiden Sukarno, dan ada juga yang dikemas dengan “bungkus” tertentu, semisal bungkus Sidang Istimewa MPR, bungkus Mosi Tidak Percaya, bungkus penolakan Laporan Pertanggung-jawaban, dan sebagainya agar “terlihat konstitusional”, padahal pada dasarnya sama saja bahwa itu semua adalah tindakan penggulingan presiden. Para kader Demokrat tersebut lupa bahwa Rakyat Indonesia sudah pernah menggulingkan 4 presiden, dan tindakan tersebut terbukti sah-sah saja, bahkan dicatat dalam kitab-kitab sejarah.

Penggulingan presiden dengan cara Kudeta

Bagi mereka yang sudah tak sanggup bersabar lagi menunggu datangnya pemilu 2014 dan memilih langkah penggulingan presiden diluar prosedur konstitusi, sebaiknya mencermati pendapat mantan Menhankam Pangab Jenderal (Purn) Wiranto seputar masalah Kudeta.

1. Wiranto berpendapat bahwa satu-satunya pihak yang paling sanggup melakukan kudeta terhadap pemerintah adalah pihak militer. Dalam sebuah diskusi dengan tema “Kenaikan BBM = Makar” di Gedung DPR, pada hari Kamis (8/3/2012), Wiranto membantah berbagai tudingan yang diarahkan kader Demokrat kepadanya. Sebenarnya yang mampu melakukan kudeta atau makar itu militer. Kenapa militer, karena organisasinya kuat, mantap, solid, disiplinnya bagus dan keberadaannya menyebar di seluruh negeri,” tutur Wiranto menjabarkan. Dengan alasan seperti yang tersebut diatas, petinggi militer, lanjut Wiranto, jika menginginkan gerakan makar jauh lebih mudah dibandingkan organisasi lain. Upaya makar ini biasanya terjadi di negara-negara berkembang. Sebagai contoh Wiranto merujuk pada negara Thailand dan Myanmar.

Selanjutnya Wiranto mengatakan, kedudukan seorang Presiden RI cukup kuat dalam menghadapi kemungkinan kudeta “Kenapa di Indonesia tidak terjadi kudeta militer? Itulah hebatnya kita, karena Presiden kita adalah panglima tertinggi. Siapa presidennya, bagaimanapun potongannya, itu panglima tertinggi,” ujar Wiranto.

Organisasi militer di Indonesia menurut Wiranto cukup unik, karena Panglima TNI wilayahnya dibagi habis kepada para komando wilayah seperti Pangdam, Panglima Udara, Angkatan Laut, Armabar dan lain sebagainya. Sehingga Panglima TNI, menurutnya, tidak mempunyai kekuatan apa-apa, selain kekuatan komando melalui sub koordinasi. “Yang punya kekuatan langsung itu Kostrad, tetapi keberadaannya tidak di seluruh wilayah. Sehingga kalau mau melakukan itu (makar, red.) tidak mungkin, karena tidak tersebar,” paparnya.

2. Lebih lanjut lagi Wiranto menjelaskan bahwa kemungkinan makar juga bisa dilakukan oleh warga sipil yang mempunyai posisi penting dan strategis di masyarakat, seperti pemimpin partai politik atau pun organisasi masyarakat. Namun keberadaannya head to head langsung dengan pemerintah dengan mengambil sikap oposan. Dengan catatan, pemimpin ini bisa menggerakkan massa dalam jumlah yang besar secara massif dan dalam waktu yang sangat singkat. “Di Indonesia sangat tidak mungkin seorang pemimpin yang mampu mengerahkan kekuatan besar dalam waktu yang cepat, tidak bisa,” tegas Wiranto. 

3. Yang ketiga, lanjut Wiranto, adanya nasional disorder atau kesemrawutan hukum. Masyarakat tanpa dikomando bergerak secara serentak seperti bola salju. Mereka bergerak karena mengindikasikan hukum tidak ditegakkan secara baik oleh pemerintah. Hukum dipandang tidak lagi dapat mengawal proses demokrasi, melainkan jadi komoditas politik.

Kalau kita mempelajari paparan Jenderal (Purn) Wiranto di atas dengan cermat dan seksama, sebetulnya mengandung dua arti, tergantung dari bagaimana orang memahaminya. Karena di satu sisi Wiranto seolah mengatakan bahwa Kudeta itu tidak mudah dengan berbagai alasan yang dikemukakannya, namun disisi lain Wiranto seolah memberikan “KUNCI” yang bisa dijadikan panduan bahwa “tindakan kudeta sangat mungkin dilakukan” asalkan pihak-pihak yang terkait mampu mengorganisir gerakannya seperti yang dipaparkan oleh Wiranto.

Misalkan, ada sebuah kelompok organisasi massa yang setelah melakukan lobi-lobi khusus akhirnya berhasil meyakinkan Panglima TNI untuk membantu kelompoknya melakukan kudeta. Kemudian Panglima TNI pun berhasil meyakinkan para Pangdam di setiap daerah untuk memobilisasi pasukan, atau, agar tidak menganggu aksi kelompok yang akan melakukan kudeta, seperti saat militer mendiamkan saja peristiwa aksi penggulingan Presiden Suharto pada tahun 1998. Kemudian kelompok ormas tersebut juga berhasil mengadakan lobi-lobi dengan kelompok-kelompok mahasiswa dan ormas-ormas lain yang sama-sama tidak puas dengan kinerja pemerintah agar bergabung dalam gerakan kudeta. Kalau hal itu dilakukan, bukankah tidak mustahil nanti pada akhirnya kelompok tersebut akan berhasil melumpuhkan pemerintah dan melakukan kudeta? [KbrNet/adl]. Sumber: Empat Presiden RI Digulingkan, Bagaimana SBY?

KETAKUTAN! Ribuan Pasukan Tempur dan Sniper Jaga SBY
Posted by KabarNet pada 26/04/2012

 Batam – KabarNet: Ribuan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan ribuan pasukan dari berbagai satuan Polri sudah siap mengamankan kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beserta rombongan di Batam, Kepulauan Riau, Jumat (27/4/2012). Dari ribuan pasukan yang terdiri dari berbagai divisi tempur tersebut termasuk para Penembak jitu atau Sniper dari kesatuan TNI dan Polri juga dikerahkan di sejumlah lokasi penting. Setidaknya, tiga batalion atau sekitar 2.234 prajurit juga disiagakan. Kedatangan Presiden SBY dan rombongan itu dalam rangka peresmian proyek Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) bagi para pekerja di Batam.
 
Saat dikonfirmasi oleh wartawan, Pangdam I Bukit Barisan, Mayjen TNI Lodewijk F. Paulus mengatakan bahwa jumlah pasukan yang disiagakan tersebut masih belum termasuk pasukan cadangan yang ada di kepolisian dan TNI yang sudah bersiap siaga apabila sewaktu-waktu dibutuhkan. “Ada 2.234 pasukan yang sudah kita siapkan untuk mengamankan kedatangan presiden di Batam,” ujar Mayjen Lodewijk Paulus usai acara gelar pasukan pengamanan di Lapangan Engku Putri, Batam, Kepri, Rabu (25/4/2012).

Selanjutnya Mayjen Lodewijk menegaskan bahwa seluruh pihak terkait dalam rangka pengamanan termasuk pihak kepolisian sudah siap. “Sebab ini merupakan protap yang ada dan dilaksanakan. Sehingga tinggal pengecekan ulang saja. Kami akan menempatkan penembak jitu pada titik-titik rawan keamanan,” tandasnya.

Namun Pangdam menolak memberikan penjelasan terperinci mengenai jumlah personil penembak jitu yang dikerahkan. Menurutnya hal itu dirahasiakan demi kelancaran tugas, maka oleh karenanya tak bisa diungkapkan.

Lebih lanjut Pangdam memaparkan bahwa prosedur tetap (protap) pengamanan presiden adalah empat satuan tugas (Satgas), yakni Satgas Bandara, Satgas Panbil, Satgas Walkir dan Satgas Laut. Sedangkan untuk Satgas Panbil akan terbagi dalam 3 sub pengamanan seperti rute sepanjang perjalanan rombongan presiden dari bandara hingga tempat pelaksanaan acara. Disamping itu, objek yang menjadi tempat berlangsungnya acara dan tempat presiden dan rombongannya menginap juga menjadi bagian dari lokasi penting yang akan diamankan oleh Satgas Panbil. “Setiap Satgas akan terbagi dalam beberapa sub Satgas yang bertugas memastikan keamanan presiden,” paparnya menjelaskan.

Menurut Pangdam, tugas pengamanan presiden dan rombongan dilakukan dengan sistem berlapis-lapis hingga ring tiga (3). Pada ring Satu diisi pasukan pengaman presiden (Paspamres). Ring Dua, pengamanan dari kepolisian dan terakhir diisi pasukan dari TNI dari berbagai kesatuan. “Kita berlakukan pengamanan hingga ring Tiga. Semua pasukan sudah kita siapkan,” tandasnya.

Untuk mengamankan kedatangan Presiden SBY beserta rombongan, Pangdam-I Bukit Barisan juga akan mengerahkan sejumlah Tank Tempur, Mobil Pemadam Kebakaran dan juga Mobil-Mobil Berlapis Baja untuk pengawalan serta seluruh persenjataan lengkap dari pasukan-pasukan elit divisi tempur yang telah dipersiapkan.

Demi untuk suksesnya protap pengamanan kali ini, Pangdam melakukan pengamanan ketat dari tiga unsur, Laut, Darat dan Udara. Hal itu karena posisi geografis Batam yang berbatasan dengan wilayah perbatasan. “Kita tidak ada prioritas utama, tapi semua sektor kita amankan dan kita pandang sebagai area yang bisa sewaktu-waktu memberikan ancaman,” katanya.

Dalam apel gelar pasukan pengaman kedatangan SBY tersebut, tampak hadir Walikota Batam, Ahmad Dahlan, Kapolda Kepri, Brigjen Yontje Mende, Danrem 033/WP Kolonel Czi Adi Sudaryanto, SIP, Komandan Kodim 0316 Letkol Ahmad Rizal Ramdani dan sejumlah unsur muspida lainnya.

Kalau dilihat dari rapatnya pengamanan Presiden SBY yang dijaga ketat oleh ribuan pasukan elit dari berbagai divisi tempur TNI dan Polri, jangankan ada pihak yang bermaksud mengacau ataupun sekedar ingin berunjuk-rasa, bahkan seekor lalatpun akan sulit menyusup masuk untuk “mengganggu” SBY. [KbrNet/adl]. Sumber: KETAKUTAN! Ribuan Pasukan Tempur dan Sniper Jaga SBY

Misteri Pertemuan SBY Nazar
Kamis, 1 Desember 2011 
Link: Misteri Pertemuan SBY Nazar



Sumber Utama: Portal RESMI PARTAI DEMOKRAT INDONESIA
Diposting oleh di
Label: , ,

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)
Loading...