"PERTAMBANGANG MINYAK & KELAPA SAWIT"

PERTAMBANGAN MINYAK DAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT  DI TELUK BINTUNI; "BERKAH ATAU BENCANA?"

Oleh:Yohanes Akwan

Bumi Teluk Bintuni selain memiliki limpahan minyak dan gas alam cair yang segera dieksploitasi, juga terhampar luasan hutan yang luas. Potensi ini bisa dilihat jelas dari ceceran lahan-lahan minyak di atas tanah di kampung Sumuri Distrik Sumuri. Masyarakat sekitar sejak lama telah memanfaatkan hutan adat mereka sebagai tempat berburu dan meramu.  Para investor dalam maupun luar negeri telah lama melirik potensi Minyak dan rencana pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit, terutama di daerah Sumuri yang kandungan Minyaknya menggiurkan untuk dieksploitasi karena memiliki nilai jual yang tinggi. Pada tahun 2008 Lukuk Sumiarso Dirjen Migas Departemen Sumberdaya Energi dan Mineral (ESDM) mengumumkan Kontraktor Kontrak kerja Sama (KKKS) PT Ginting Oil & Gas Ltd yang memenangkan blok Kasuri (Blok Sumuri Untuk 5 sumur Minyak) dengan memberikan bonus tandatangan sebesar 19.000.000 kepada Lukuk Sumiarso. Berdasarkan informasi pemenang tender yang diterima PT Ginting Oil & Gas Ltd,langsung melakukan expansi ke wilayah Teluk Bintuni dengan memulai aktifitas Operasi Sesmick yang dilakukan oleh PT Quis Pada Tahun 2010 untuk mengeksplorasi Minyak Distrik Sumuri. Menejer direktur PT. Ginting Oil Minyak & Gas Ltd Bambang yang bertugas dilokasi proyek saat ini pernah menyatakan telah mengantongi ijin dari Pemerintah Pusat berdasarkan informasi pemenang Tender untuk eksplorasi dan mencari joint investement. Dan untuk Recana explorasi Minyak oleh PT.Ginting Oil saat ini lagi gencar-gencarnya mengembangkan proyek tersebut. Kondisi ini membuat Pada tanggal 29 Maret 2012 Pihak perusahan bersama pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dalam hal ini Kepala Distrik Sumuri telah mengundang sejumlah tokoh adat, tokoh pemuda, dan pemilik hak ulayat untuk melakukan hearing di Balai Kampung terkait rencana explorasi dan Kepemilikan lahan.

Master plan perusahaan tersebut menetapkan pada akhir Desember 2012 sudah harus tuntas kegiatan explorasi yang dilakukan diarel pertambangan yang dimulai dari kawasan Distrik Sumuri sampai dengan Distik Arobah dan Distrik Kokas Kabupaten Fak-Fak yang berbatasan dengan Bintuni. Menurut masyarakat, perusahaan tersebut akan meminta mereka ikut serta dalam AMDAL.

Masyarakat adat menghimbau pemda, agar dilakukan musyawarah atau gelar tikar adat yang melibatkan kelompok masyarakat adat, pemuda, tokoh agama, perempuan dan LSM untuk bersama-sama membahas pengaturan kontrak terkait dengan hak-hak masyarakat, baik yang berkaitan dengan hak ulayat maupun jaminan tiadanya kerusakan lingkungan maupun kasus pelanggaran HAM pada masa mendatang. Tetapi di sisi lain ada beberapa anggota masyarakat (para pimpinan suku) yang menerima hadirnya PT.Ginting Oil Tbk dan sangat menunggu “uang buka pintu” dari perusahaan tersebut. Di sisi masyarakat, mereka mengaku tidak lagi mampu menolak kehadiran perusahaan tambang yang datang di kampungnya, karena jika mereka bersikeras menolak mereka akan berhadapan dengan pimpinan-pimpinan suku mereka. Selain mereka khawatir akan terjadi kekerasan oleh TNI/Polri yang beberapa personilnya memiliki saham di dalam perusahaan. Sehinga pada saat ini mereka hanya bisa pasrah dan menerima keadaan tersebut.

Selain Pertambangan,ada juga Perkebunan Kelapa sawit yang sudah beroperasi sejak tahun 1996 oleh PT.Farita Maju Utama. Pada Tahun 2008 PT.Farita Menjual sahamnya kepada PT.Karya Teknik dan Pada Tahun 2009 PT karya teknik menjual sahamnya kepada PT.Expedisi dengan memanfaatkan lahan Perkebunan seluas 3300 hektar yang dibeli dari masyarakat adat seharga  Rp.100.000.000,. Informasi lain juga yang diperoleh dari salah seorang tokoh Gereja yang berada di Dsitrik Sumuri, mengatakan bahwa tanah tersebut sudah dilepas dengan perjanjian yang ditandatangani antara pihak pertama den pihak kedua dimana pada butir terahir perjanjiannya mengatakan bahwa tanah tersebut tidak akan dituntut sampai anak cucu dan apa bila dikemudia hari ada muncul gugatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pertama. Hal inilah yang membuat mereka tidak bersuara mengigat seketika mereka menuntut perusahan selalu mengunakan aparat bersenjata untuk menindas rakyat.

Analisis

Kampung Sumuri terletak kurang lebih 40 km sebelah Selatan pusat kota Kabupaten Teluk Bintuni. Kampung yang lokasinya di tengah areal Lokasi perusahan-perusahan raksasa pertambangan dan terisolir ini dihuni oleh Penduduk yang berjumlah 6.224 jiwa. Untuk mencapai Kampung tofoi, tidak bisa menggunakan kendaraan darat, selain transportasi laut dengan ongkos sewa longbout Rp 3.000.000,-dari pusat kota Bintuni. Wilayah Tofoi yang terpencil membuat penduduknya jarang berpergian keluar kampung. Ini mengakibatkan arus informasi sangat lambat, baik dari luar kampung maupun sebaliknya.  

Sebagian wilayah yang hendak dieksplorasi adalah bekas area HPH PT. Jayanti Grup. Selain mengusahakan hutan setempat, PT Jayanti Grup otomatis telah melakukan land clearing, sehingga memudahkan perusahaan tambang Minyak dan Perkebunan Kelapa Sawit yang akan masuk kemudian. Modus operandi ini sudah biasa terjadi, setelah selesai perusahaan pembalak hutan beroperasi biasanya akan diikuti dengan hadirnya perusahaan tambang atau perkebunan. Misalnya perkebunan sawit milik PT. Varita Maju Utama di daerah Tofoi yang kini sudah berpindah saham kepada PT Expedisi sebelumnya adalah areal dimana PT. Agoda Rimba Irian melakukan pembalakan hutan. Tentu saja ini sudah direncanakan sejak awal, karena keduanya adalah anak perusahaan Djayanti Group.   

Tambang Minyak akan membabat hutan, lalu mengoyak dan mengeruk bumi Sumuri. Proses tambang Minyak Bumi dipastikan akan memicu polusi yang parah terhadap laju kerusakan hutan. Setelah selesai dikeruk, tambang akan meninggalkan sisa-sisa limbah dan kekeringan yang sulit dipulihkan. Masyarakat Sumuri saat ini tengah bertanya-tanya, akankah nasib mereka seperti rakyat sekitar Freeport? Kehadiran perusahaan pengeruk sumber daya alam, terutama tambang, potensial memicu kekerasan militer di Papua. Jika benar perusahaan ini memiliki kaitan dengan aparat militer atau para eks perwira militer atau institusi militer yang berbisnis melalui para purnawirawan, maka dapat dimaklumi kekawatiran penduduk Sumuri akan keselamatan hidup mereka. Dari pengalaman yang terjadi, misalnya di daerah Furwata masyarakat suku Irarutu diintimidasi oleh aparat di sekitar PT. Djayanti, sebuah perusahaan raksasa milik Brimob. Kasus penembakan warga Meriedi diduga kuat juga terkait dengan perusahaan ini (meski yang muncul di permukaan adalah issu pembubaran aliran sesat). Akhirnya Suku Irarutu harus rela kehilangan tanah 90,000 ha untuk PIR kelapa sawit yang rencana di kembangkan lagi.

Potensi konflik horisontal diperkirakan akan meningkat, ketika para kepala suku Sumuri merestui kehadiran tambang, sementara masyarakat bersikap resisten. Kecenderungan yang ada, perusahaan langsung bernegosiasi dengan para kepala suku. Negosiasi ini dilakukan oleh pihak ketiga, seperti yang dilakukan para anak adat di yang bermain ditingkat Jakarta dengan mendirikan sebuah yayasan untuk meyakinkan para pemilik modal menamkan sahamnya di PT Ginting Oil & Gas (Pimpinannya Max) memfasilitasi PT. Ginting Oil dengan masyarakat. Yayasan ini memang didirikan untuk misi membuka pintu investasi, dengan berperan sebagai negosiator perusahaan saat berhadapan dengan masyarakat, kepala suku, atau kepala marga.

Pada saatnya, keberlanjutan persediaan pangan juga akan terancam. Dusun2 sagu dipastikan akan musnah, pun lahan berburu dan berkebun. Demikian juga persediaan air akan berkurang, karena hutan primer di Sumuri adalah penangkar air yang sangat berguna bagi kampung-kampung di sekelilingnya.

Suatu hal yang masgul bila ada yang menyatakan rencana eksplotasi tambang Minyak tersebut adalah demi kesejahteraan rakyat. Karena sebuah bencana sedang menanti masyarakat di sekitar tambang. Uang ganti rugi, serta janji kerja buruh di pertambangan sungguh tak sebanding dengan kerusakan dan penderitaan yang bakal terjadi. (08/05/12)

***