" Warta Papua ": Buku

Tampilkan postingan dengan label Buku. Tampilkan semua postingan

Rabu, 05 Desember 2012

"Quo Vadis” Negara Pancasila?

Oleh: Dr. Karel Phil Erari

“Sebuah disintegrasi akan terjadi cepat atau lambat, jika negara absen dan lalai dalam menjamin keamanan bagi umat Kristen."

Peristiwa penyegelan tempat ibadat jemaat HKBP Ciketing Asem Bekasi, Jawa Barat, atas dasar surat Wali Kota Bekasi telah mengusik rasa solidaritas umat Kristen Manokwari, Provinsi Papua Barat. Di bawah pimpinan Pdt Wanma dan Pdt Marin suatu kelompok dengan nama Forum Solidaritas Umat Kristen Manokwari Peduli HKBP mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua Barat, menggugat pemerintah yang telah membiarkan umat Kristen, warga HKBP teraniaya oleh sekelompok warga yang mengatasnamakan agama tertentu.

Pdt Wanma dalam orasinya di depan kantor DPRD Papua Barat, yang kemudian dilanjutkan di dalam ruang sidang, atas undangan pimpinan DPRD Papua Barat menyatakan dengan nada penuh wibawa dan profetis, bahwa Pemerintah telah mendemonstrasikan ketidakmampuan menjaga kebebasan beribadah, seperti yang dijamin oleh UUD 45 Pasal 29. Menurutnya, seorang Wali Kota yang melarang ibadah dari suatu kelompok umat beragama yang dijamin oleh konstitusi negeri ini, telah melanggar Konstitusi dan serentak melanggar sumpah jabatannya, dan karena itu patut di proses secara hukum.

Pemerintah tak bisa lagi berdiam diri dan membiarkan aparat penyelenggara negara memelintir PBM No 8 dan 9 Tahun 2006, berdasarkan interest kelompok dan individu tertentu. Negeri ini tidak akan kiamat jika umat Kristen beribadah di tempat yang dianggap “sensitif” oleh siapa pun. Karena dalam suatu negara Pancasila, setiap jengkal tanah adalah tanah Pancasila yang bebas dan terbuka untuk menjadi tempat beribadah. Dari Sabang, Provinsi Aceh, sampai Merauke Provinsi Papua, adalah Tanah Pancasila. Karena itulah, jika di sebuah lahan di kawasan Ciketing, terjadi larangan dan penyegelan atas tempat beribadah umat Kristen, maka kita patut bertanya: Quo vadis negara Pancasila?

Pelanggaran Deklarasi Universal

Konflik jemaat HKBP dan warga Bekasi yang telah menelan korban seorang Pendeta Perempuan, Luspida Simanjuntak dan Sintua Hasian Sihombing tanggal 12 September 2010, mencerminkan betapa umat Kristen tidak lagi bisa mempertahankan hak fundamentalnya di negeri ini. HKBP sebagai jemaat Kristen, merupakan representasi umat Kristen di Indonesia, dan sesuai dengan citra Gereja sebagai Tubuh Kristus, maka bilamana ada satu anggota menderita dan sakit, maka seluruh tubuh pasti menderita dan mengalami kesakitan. Prinsip kesatuan Tubuh Kristus itulah yang mendorong warga Kristen Manokwari, bersatu dan berdiri di belakang jemaat HKBP untuk mendesak Pemerintah Pusat tidak berdiam diri atau “pura pura tidak tahu”.

Drama pengawalan yang luar oleh 700 personil aparat Polisi dan Satpol PP pada ibadah 19 September dan yang berakhir pada batalnya ibdah, sama saja dengan menghentikan shalat umat Muslim di hari Jumaat oleh aparat keamanan. Praktik seperti itu menggambarkan betapa kerdilnya para penegak hukum dan penguasa lokal memahami jiwa Pancasila dan semangat pluralisme bangsa Indonesia. Lebih jauh dapat dikatakan bahwa tindakan pembatalan pelaksanaan ibadah adalah refleksi dari pembenaran diri sendiri dan menganggap pihak lain tidak berhak menjalankan haknya yang paling primer.

Menjalankan ibadah adalah hak asasi setiap manusia seperti yang dijamin oleh Deklarasi Universal PBB tentang kebebasan berekspresi. Kelompok yang bertindak atas nama agama tertentu melakukan pelarangan beribadah dan yang menyebabkan penyegelan suatu tempat beribadah, telah melanggar prinsip dari Deklarasi Universal PBB tentang kebebasan berekspresi. Di saat yang sama kelompok ini telah mengkhianati Pancasila yang menjamin kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan yang dianut.

Artikel ini saya siapkan sebagai suatu pertanggung jawaban theologis, dan merupakan bagian dari aspirasi umat Kristen di Papua, bahwa peristiwa Bekasi, telah menjadi masalah bersama umat Kristen Indonesia, termasuk masalah teologis bagi umat Kristen di Papua.

Aset Indonesia

Sebagai umat Kristen dari Papua, kami telah mengikuti secara cermat dan penuh keprihatinan begitu banyak gereja yang dibakar dan dirusak dan umatnya, termasuk para pendetanya terbunuh karena mempertahankan imannya. Ada seorang pendeta yang ditembak di atas mimbar saat memimpin ibadah di Palu. Ada keluarga pendeta yang dibakar dalam rumahnya. Ada pendeta yang dianiaya seperti yang terjadi di Bekasi.

Daftar ini masih panjang, namun hal yang hendak disampaikan bahwa penderitaan dan kesulitan yang dialami oleh gereja dan umat Kristen di Indonesia telah mengundang suatu pertanyaan besar, apakah negeri ini masih berbasis Pancasila? Negara Papua New Guinea dengan konstitusinya sebagai negara Kristen tidak melarang pembangunan masjid di ibu kota Port Moresby. Malaysia dengan konstitusinya sebagai negara Islam, tidak membakar gereja dan menista para pendeta.

Di awal integrasi Papua ke dalam Indonesia, pihak Belanda menyebar propaganda bahwa kalau orang Papua masuk Indonesia, pasti akan menjadi Islam dan disunat. Akan menderita dan miskin. Seorang Pimpinan Gereja, Pdt FJS Rumainum dalam Sidang Raya Dewan Gereja se Dunia 1963, di New Delhi India menyatakan bahwa Gereja Kristen Injili di New Guinea (nama ketika itu) adalah bagian dari Dewan Gereja Indonesia.

Suatu pernyataan profetis telah diucapkan oleh Pdt Rumainum. Ia mempertanggung jawabkan pernyataan tadi dengan mengatakan bahwa gereja dan umat Kristen di Indonesia, adalah dasar dan motivasi Iman dan Injil bagi orang Papua masuk menjadi bagian dari Indonesia. Kendati pernyataan ini mengundang kontroversi pro kontra namun eksistensi gereja dan umat Kristen Indonesia, menjadi dasar dukungan gereja di Tanah Papua untuk menjadi anggota Dewan Gereja Indonesia (kini Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia).

Seorang Ketua DPRD Papua Barat, Demianus Jimmy Iji dalam talkshow 20 September di Jakarta mengatakan : Pemerintah dan Negara telah mengkhianati perjuangan Founding Fathers kita yang telah menghapus 7 kata dari Piagam Jakarta demi suatu NKRI. Orang Papua sudah nyaman di Indonesia karena ada sesama orang Kristen di Batak, Jawa, Kalimantan. Sulawesi, Timor dan Ambon. Tetapi, kalau orang Kristen di Papua terusik dan tidak nyaman karena sesama umat Kristen tidak ada tempat lagi untuk beribadah, maka proses integrasi bangsa ini akan terganggu. Sebuah disintegrasi akan terjadi cepat atau lambat, jika negara absen dan lalai dalam menjamin keamanan bagi umat Kristen.

PBM Dicabut

Baik Islam maupun Kristen sama-sama memiliki semangat dan jiwa Dakwah atau Pekabaran Injil. Karena itu setiap bentuk peraturan atau UU yang mengatur hal ikhwal beribadah, dapat ditafsirkan sebagai larangan dalam bentuk yang halus terhadap agama tertentu. Jiwa PBM No 8/9 2006 menurut hemat saya adalah suatu regulasi terselubung untuk membatasi semangat Pekabaran Injil dari umat Kristen. Setiap orang Kristen yang tidak mengabarkan Injil bukan orang Kristen. Karena itu melarang jemaat HKBP untuk beribadah sama saja dengan membunuh suatu karakter dasar orang Kristen. Hal yang sama terjadi dengan semangat Dakwah atau 5 kali shalat bagi umat Islam.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa negara yang terlibat secara hukum dalam membatasi bahkan melarang umat untuk beribadah, baik HKBP atau GKI dan gereja manapun juga di Indonesia, telah memasuki ranah iman dan Kaidah Agama yang sangat fundamental. Ibadah adalah harga mati bagi umat Kristen. Sehingga dapat dipahami ketika jemaat HKBP memilih untuk beribadah di tempat semula, kendati dilarang dan bangunan tempat ibadahnya disegel. Solusi yang perlu diambil secara berani dan bertanggung jawab ialah PBM 8/9 2006 dicabut, demi masa depan baru bagi Indonesia, khususnya agar relasi Islam dan Kristen menjadi normal seperti ketika Prof Mukti Ali menjadi Menteri Agama RI. Semoga adalah harapan. (Sumber: Suara Pembaruan, 27 September 2010).

Archive Penulis:

Tentang Penulis:

disini: -->

Buku: Pdt. Karel Phil Erari, Pendeta asal Papua, Ketua PGI

READMORE....!!

Jumat, 02 November 2012

TIMOR TIMUR, SATU MENIT TERAKHIR

Judul Buku: Timor Timur, Satu Menit Terakhir

Penulis: C.M. Rien Kuntari

Penerbit: Mizan Bandung

Terbitan: Desember 2008

Tebal: 483 halaman

Meliput konflik adalah tugas sehari-hari Rien Kuntari, wartawan Kompas. Dia telah memasuki medan-medan perang paling berbahaya, termasuk Rwanda, Irak, dan Kamboja. Tapi, di antara semua wilayah konflik yang pernah dia liput, Timor Timur adalah yang paling sulit, paling membahayakan, dan sekaligus paling mengesankan.

Sebagai seorang wartawan yang dituntut bersikap objektif dan cover both sides, Rien menghadapi dilema: sebagai seorang wartawan asal Indonesia, dia bisa dicurigai sebagai pro-otonomi oleh kelompok pro-kemerdekaan. Sebaliknya, lantaran dapat mengakses beberapa tokoh CNRT, dia juga dituduh pro-kemerdekaan. Dan kecurigaan di medan konflik berarti berada di tubir kematian.

Inilah catatan seorang wartawan atas peristiwa-peristiwa dramatis menjelang, selama, dan setelah jajak pendapat di Timor Timur tahun 1999—sebuah segmen amat penting dalam garis sejarah bangsa Indonesia. Ditulis dengan keberanian seorang "syahid", kejujuran seorang jurnalis tulen, dan ketulusan seorang "manusia"—a true human being. Tak berlebih jika buku ini layak dicatat sebagai sebuah dokumen kemanusiaan (humane documentary).

Berikut ini tanggapan Pembaca Buku karangan C.M Kuntari, Timor-Timur, Satu Menit Terakhir:

Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo:

“Kemampuan Mbak Rien yang secara luwes bergerak dari tataran formal hingga informal, memberikan detail dan artikulasi tentang keadaan di Timor Timur pada waktu itu.”

Xanana Gusmao:

”Yang tersaji dalam buku ini bukan isapan jempol dan bukan pula kepiawaian seorang wartawan oportunis, melainkan pengalaman nyata seorang pejuang pers dan patriot bangsa, terdorong oleh kecintaannya kepada dua bangsa yang bersaudara, Indonesia dan Timor Leste.

Sindhunata, wartawan:

“Rien Kuntari adalah wartawan yang rajin menjelajahi medan kekerasan dan peperangan. Namun ia juga seorang perempuan. Betapapun bengis dan kejam medan konflik yang dihadapinya, ia selalu bisa melihat dan menangkapnya dengan mata hati seorang perempuan yang penuh dengan kelembutan, kejujuran dan bela rasa terhadap kemanusiaan. Konflik kekerasan di medan perang menjadi jeritan dan airmata di medan hatinya yang mudah tergores oleh penderitaan. Itulah yang membuat tulisan jurnalistiknya tentang peristiwa dramatis di sekitar jajak pendapat di Timor Timur 1999 ini menjadi begitu indah dan mengharukan tapi juga menegangkan. Membaca buku ini kita seakan diajak untuk masuk ke dalam relung terdalam kemanusiaan, yang mendambakan cinta, kesetiaan, perdamaian dan ketenteraman justru di tengah konflik yang bengis dan kejam.”

Pengakuan seorang kawan:

"Ya Tuhan, jika inilah saatku, ampunilah aku." Hanya doa sepenggal itulah yang sempat kupanjatkan di depan senjata yang sudah terkokang dan larasnya ditempelkan tepat di dahi saya.

Instruksi itu menyebutkan, saya akan diculik selepas maghrib. Setelah dicomot dari rumah, konon, saya akan diinterogasi oleh seseorang tentang aktivitas saya di kelompok pro-kemerdekaan. Reka pembunuhan terhadap saya akan dilaksanakan dengan cara mutilasi keesokan harinya. Potongan-potongan tubuh saya akan dibuang di beberapa tempat. Dengan begitu, jasad saya tidak akan pernah ditemukan. Jika semua itu terlaksana, saya mungkin akan menjadi penghuni daftar-panjang orang hilang di Timtim.

“Saya minta maaf, Rien...selama ini informasi tentang kamu simpang siur. Saya sempat yakin pada apa yang dikatakan orang-orang tentang kamu, bahwa kamu sangat pro-kemerdekaan, tidak setia kawan, tidak nasionalis .... Tetapi terus terang, pandangan saya tentang kamu luntur dan berubah 180 derajat saat melihat kamu menitikkan air mata dan menangis tak henti ketika mendengar Kornelis (wartawan Kompas yang tertembak di Bekora, Dili timur) hilang. Aku juga terharu ketika kamu pun memutuskan mencari sendiri keberadaan Kornelis, dengan menempuh segala risiko. Aku benar-benar terharu ....”

''Anda, pada suatu titik dalam perjalanan hidup, barangkali pernah terjebak jalan buntu. Anda terperangkap di persimpangan jalan. Ke kiri menuju neraka. Ke kanan mengarah ke neraka. Maju ke depan mengantarkan ke neraka. Berbalik arah Anda akan sampai di neraka juga. Tidak ada lagi yang bisa Anda lakukan. Anda sungguh mendamba jalan keluar. Dan, Anda beruntung. Malaikat penolong datang menyelamatkan Anda dari situasi kritis, dilematis, atau kematian.''

J. Sumardianta, guru sosiologi SMA Kolese de Britto Jogjakarta:

Metafora Peter Kingsley dalam buku In the Dark Places of Wisdom dengan tepat menggambarkan pergulatan Cordula Maria Rien Kuntari menekuni jurnalisme. Buku Timor Timur Satu Menit Terakhir adalah memoar Rien Kuntari saat meliput lepasnya Timor-Timur dari Indonesia. Wartawan sebuah media ibukota itu mendapat tugas untuk meliput referendum Timor Timur Juli hingga September 1999.

Jalan terjal, berkelok, dan berliku ditempuh Rien untuk bisa masuk ke markas Falintil di hutan Uai Mori, Viqueque guna mewawancarai Taur Matan Ruak. Tak hanya diterima Wakil Panglima Falintil, sayap militer CNRT, itu, Rien juga berhasil masuk sarang bawah tanah gerakan pro-kemerdekaan di lingkungan pegawai pemda. Tak heran bila jauh sebelum jajak pendapat dilaksanakan, Rien melaporkan prediksi bahwa pro-otonomi bakal kalah sekitar 70 persen.

Menurut Rien yang sudah mengunjungi lebih 50 negara itu, meliput konflik Timtim paling sulit. Lebih sulit ketimbang perang Teluk, Irak, konflik etnis di Rwanda, dan perang saudara di Vietnam. Sebab, wartawan dianggap bukan orang netral yang berada di luar gelanggang, melainkan sebagai ''pemain'' di tengah arena perang. Rien Kuntari dinilai telah melakukan dosa tak terampuni karena memberi porsi seimbang dalam pemberitaan kepada pihak pro-kemerdekaan. Ia dituduh tidak nasionalis karena menurunkan laporan tentang Falintil tepat pada HUT Falintil 24 Agustus 1994.

Rien dianggap menghapus garis batas tegas yang lama membelah jurnalis menjadi dua kubu: pro-otonomi atau pro-kemerdekaan. Keputusannya menyantuni profesionalisme, kredibilitas, dan netralitas dengan masuk ke markas Falintil telah memudarkan garis demarkasi kelompok wartawan. Berkat keberanian Rien mengambil segala risiko, sesudahnya, hampir seluruh wartawan Indonesia, bahkan TVRI, meliput HUT Falintil di markas kantonisasi mereka.

Status wartawan dengan aspirasi pribadi kadang tidak bisa satu garis. Nasionalisme dengan profesi tidak selalu berjalan seiring. Ancaman teror, intimidasi, penculikan, dan mutilasi pun menghampiri Rien Kuntari. Kalau sampai Rien tidak terpegang, ancam peneror, para wartawan media lain yang akan menanggung risiko. Itu sebabnya, saat terjadi eksodus para wartawan Indonesia ke Jakarta, di Bandara Komoro, Dili, 2 September 1999, tak satu pun yang mau menyapa Rien Kuntari. Bahkan dua karib dan tetangga rumah kontrakan, memalingkan muka pura-pura tidak mengenal Rien. Konon, itulah teror mental bagi wartawan, asing maupun lokal, agar tidak berani bekerja di Timtim. Harapannya, bila terjadi politik bumi hangus, tidak ada lagi saksi mata.

Pada 16 September 1999, Rien kembali ke Timtim mengikuti rombongan Mabes TNI. Timor Loro Sa'e (Negeri Matahari Terbit) sudah luluh lantak secara fisik maupun kejiwaan. Dengan gamblang dilukiskan panorama bekas jajahan Portugis itu sebagai ketenangan sesudah badai yang memusnahkan. Seluruh bangunan fasilitas umum hangus terbakar. Saluran air, listrik, dan telepon putus. Rumah-rumah kaum tajir dengan beranda luas dilalap api dengan nafsu yang sama dengan perataan seng-seng atap orang miskin. Penduduk kocar-kacir tercerai-berai. Gelombang pengungsian terjadi besar-besaran. Teror, pembunuhan, dan penculikan bergentayangan menghantui sekujur negeri. Hukuman telak dari pasukan pendudukan bagi masyarakat yang mau menanggung risiko besar memilih kemerdekaan. Mereka yang bertahan hanyalah kaum perempuan rombeng dan anak-anak memelas.

Timtim menjadi negeri di titik nol pasca pengumuman jajak pendapat yang dimenangi pro-kemerdekaan. Ribuan pengungsi yang menumpuk di Gereja Maria Fatima, Suai, Kabupaten Kovalima diserang kelompok pro-integrasi. Dalam kerusuhan masal itu 27 orang tewas termasuk Romo Tarsisius Dewanto SJ, Pastor Hilario Medeira Pr, dan Pastor Francisco Tavares dos Reis Pr. Romo Dewanto adalah pastor Jesuit dari Magelang yang baru tiga bulan ditahbiskan menjadi imam di Jogjakarta. Dia menjadi martir perdamaian dengan jasad hancur sulit dikenali lagi.

Romo Albrecht Karim Arbie SJ tewas ditembak di halaman Pastoran Loyola, Taibesi, Dili. Jesuit sepuh berkebangsaan Jerman itu dibunuh karena dituduh berpihak pada kelompok pro-kemerdekaan. Sabtu, 25 September 1999, Agus Mulyawan, bersama dua biarawati misionaris Italia, tiga frater calon pastor, dua remaja putri, dan seorang sopir dibunuh secara sadis di Pelabuhan Qom. Jasad para korban ditemukan di Lautem, Kabupaten Los Palos. Pembunuhan Agus bermula dari keinginan wartawan Asia Press itu keluar dari markas Falintil di Uai Mori. Taur Matan Ruak mencegah. Agus bergeming hendak pulang ke Jakarta. Sudah lama ia dipagut rindu pada keluarga.

Kematian Agus kembali menggugah kesadaran Rien Kuntari akan bahaya di pelupuk mata. Agus dan Rien memang target milisi pro-integrasi sejak Agustus 1999. Rien diungsikan Romo Josephus Ageng Marwata SJ ke Palang Merah Internasional (ICRC). Berkat lobi dan jasa baik pastor heroik itulah Rien bisa pulang ke Jakarta. Dia satu pesawat dengan German Mintapradja --satu-satunya juru kamera yang merekam prosesi pemakaman korban tragedi Lautem untuk RCTI.

Sehari setelah dievakuasi paksa ke Jakarta, awal September 1999, Rien mendapat kiriman daftar 14 orang yang dianggap berkhianat berikut hari eksekusi atas mereka. Leandro Isaac dan David Diaz Ximenes masuk dalam daftar. Kedua tokoh CNRT itu selamat karena berhasil dikontak Rien Kuntari. Xanana Gusmao memberi pujian, ''Keputusan dia tetap berada di Timtim contoh nyata bahwa kita tidak pernah bermusuhan dengan rakyat Indonesia.''

Rien Kuntari memang seorang pacifist total. Dia lebih percaya pada jalan damai untuk menyelesaikan sengketa ketimbang kekerasan bersenjata. Inilah sikap dasarnya dalam memandang Timtim. Dia tidak pernah membedakan orang. Siapa pun orang Timtim yang terancam bahaya akan ditolong. Baginya menyelamatkan satu nyawa berarti menyelamatkan seluruh dunia.

Timor Timur sesudah jajak pendapat merupakan negeri yang sangat menjunjung tinggi cinta kasih sekaligus wilayah yang tidak berperikemanusiaan. Pada 2006 terjadi lagi kerusuhan horizontal. Pengusiran besar-besaran masyarakat Loro Sa'e (sektor timur) oleh masyarakat Loro Moro (sektor barat). Dendam kesumat Loro Sa'e kini tinggal menunggu momentum untuk meletus. Konflik horizontal itu dipicu kegeraman Fretelin sebagai pemenang pemilu yang terpaksa jadi partai oposisi. Pemerintahan dan parlemen dikuasai orang-orang yang di zaman pendudukan justru memihak Indonesia.

Memoar jurnalistik Rien Kuntari tentang sejarah dramatis ini merupakan kado indah, menegangkan, dan mengharukan perihal 10 tahun lepasnya Timor Timur. (*)

READMORE....!!