West Papua Cry For Freedom 2012

Tragedi Kemanusiaan di Papua Barat

Photo 1. Tragedi Kemanusiaan

Photo 2. Idem

Photo 3. Idem

Photo 4. Idem

Photo 5. Idem

Photo 6. Idem

Photo 7. Idem

Photo 8. Idem

Photo 9. Idem

Photo 10. Idem

Photo 11. Idem

Photo 12. Idem

Photo 13. Idem

Photo 14. Idem

Photo 15. Idem

 Photo 16. Idem

 Photo 17. Idem

Lobbyng Departemen Luar Negeri,
Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB)
di Canberra Parliament House

Photo 1 : Dari Kiri, Dr. Jacob Rumbiak (Koord. Deparlu NRFPB), Rev. Pieter Woods & Herman Wainggai

Photo 2 : Dr. Jacob Rumbiak (Koord. Deparlu NRFPB) Wawancara

Photo 3 : Herman Wainggai Wawancara (Diplomat NRFPB untuk USA)

Photo 4 : Rev. Peter Woods Wawancara

Photo 5 : Herman Wainggai Wawancara (West Papua Lobbyng Continua 2013)

READMORE....!!

Seminar : Dinamika Politik & Pembangunan Papua

Agenda Kegiatan:

Seminar : Dinamika Politik & Pembangunan Papua 

Waktu pelaksanaan: 17.12.2012 - 17.12.2012 

Lokasi: Hotel Harris, Tebet - Jakarta Selatan 

Kategori: Agenda JDP

Deskripsi kegiatan:

Tim Kajian Papua P2P LIPI bekerjasama dengan Jaringan Damai Papua (JDP) bermaksud menyelenggarakan acara seminar akhir tahun dengan tema: “Dinamika Politik dan Pembangunan Papua”.

Hari/ tanggal : Senin, 17 Desember 2012
Waktu : Pukul 12.00-17.00 WIB
Tempat : Unique Room, Lt.2,
Hotel Harris, Tebet, Jl. Dr. Sahardjo No. 191, Jakarta 12960

Pembicara  :

• Drs. Mahfudz Siddiq, M.Si (Ketua Komisi I DPR RI)
• Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, MA (Dirjen Otda Kemendagri)
• Yulius Miagoni, SH (Sekretaris Komisi A, DPR Papua)
• Latifah Anum Siregar, SH (Direktur ALDP)

Moderator : Dr. Philips J. Vermonte (Peneliti CSIS)

Lokasi : Hotel Harris, Tebet - Jakarta Selatan 
Publikasi: LIPI Akan Gelar Seminar Evaluasi Politik Papua

LIPI: Negara dan Kelompok Sipil Lakukan Kekerasan di Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Tim Kajian Papua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Adriana Elisabeth mengatakan kekerasan yang terjadi di Papua dilakukan oleh negara dan kelompok sipil. 

Keduanya dinilai berperan meningkatkan eskalasi kekerasan di Papua dari 2011 hingga 2012 

"Di 2011 lalu, LIPI mencatat kekerasan di papua banyak tapi korbannya tidak begitu banyak. Sedangkan, pada 2012 jumlah kekerasan sedikit tapi korbannya banyak. Itu membuktikan kekerasan masih langgeng di Papua," kata Elisabeth dalam peluncuran buku "Otonomi Khusus Papua Telah Gagal dan Saya Bukan Bangsa Budak" di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (18/12/2012).

Elisabeth menjelaskan, kekerasan itu terjadi karena ketiadaan proses dialog. Menurutnya, baik negara maupun kelompok sipil lebih memilih jalur represif.

Represifitas digunakan untuk menyelesaikan setiap konflik yang terjadi. Hal tersebut, lanjutnya, tidak menyelesaikan permasalahan, bahkan mematik api konflik baru.

"Padahal, pendekatan dialogis sangat perlu untuk menggantikan represif atas kasus Papua. Inisiatif dialog itu seharusnya direspon Presiden. Tapi, sampai kini tidak direspon," katanya.

Ia menambahkan, kekerasan yang dilakukan rakyat sipil karena antara masyarakat asli dan non Papua ada keterasingan. Menurutnya, di antara kedua pihak itu ada jarak.

Negara, tidak mengakomodasi untuk mempersempit jarak tersebut. Akibatnya, kelompok non Papua maupun Papua menjadi sasaran kekerasan.

"Itu harus diselesaikan dengan kepala dingin. Semua pihak yang berkepentingan harus duduk bersama," katanya. Editor : Benny N Joewono 

LIPI: Kekerasan di Papua Masih Terjadi

Ralian Jawalsen Manurung

Kekerasan di Papua bukan hanya dilakukan negara, tapi juga dilakukan masyarakat sipil. 

JAKARTA, Jaringnews.com - Anggota tim Kajian Papua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Adriana Elisabeth mengemukakan, sama seperti catatan akhir tahun di LIPI bahwa kekerasan memang masih terjadi di Papua.

"Tetapi harus dicatat bahwa tidak hanya dilakukan oleh Negara, tetapi juga masyarakat Sipil. Jadi, persoalan kekerasan menjadi meluas,"ujar Adriana, di gedung Komnas HAM, Menteng, Jakarta, Selasa (18/12).

Dia mengemukakan, Otonomi Khusus (Otsus) gagal bila indikatornya adalah kekerasan.

"Tapi saya mengusulkan untuk membuat sebuah indikator yang bisa lebih terbaca, terukur untuk kita mengatakan bahwa otsus itu sudah gagal, dan kegagalannya itu kenapa, jadi apa yang harus dilakukan, "ujar Andriana.

Dia menambahkan, kekerasan di Papua ekskalasinya masih memuncak hingga kini, sehingga mengakibatkan gagalnya Otsus.

"Dan peran pemerintah daerah disana tidak siqnifikan melakukan peningkatan pembangunan, bahkan terkesan mandeknya pembangunan di Papua," ujarnya.(Ral / Ara)

LIPI: Perlu Dilakukan Dialog dalam Mengatasi Masalah Papua

Ralian Jawalsen Manurung

Pemerintah harus tampilkan sosok humanis di Papua.

JAKARTA, Jaringnews.com - Lembaga Penelitian Ilmu Indonesia (LIPI) mendorong perlunya dilakukan pendekatan dialog dalam mengatasi masalah kekerasan di Papua yang selama ini terjadi.

Peneliti LIPI tentang Papua Adriana Elisabeth mengatakan, masalah kekerasan di Papua sampai saat ini belum reda, bahkan kekerasan hingga kini terus terjadi.

"Tugas negara tampil dalam mengatasi masalah Papua, tapi tidak menampilkan kekerasan dan lebih menampilkan sosok humanis," ujar Adriana, dalam peluncuran buku bertajuk "Otonomi Khusus Papua Telah Gagal dan Saya Bukan Bangsa Budak", di gedung Komnas HAM, Menteng, Jakarta, Selasa (18/12).

Lebih lanjut Adriana mengatakan, masih ada stigma non Papua dan Papua yang sekarang ini berkembang. Dan bila tidak dicari solusinya bukan tidak mungkin akan semakin meningkatkan eskalasi kekerasan di Papua.

"Papua atau non Papua ini siapa. Apakah kalau orang yang sudah lama tinggal di Papua bukan orang Papua," tukas peneliti LIPI tentang Papua ini.

Dalam mengatasi stigma Papua dan non Papua ini, jelasnya, harus dilakukan pendekatan yang lebih humanis dan melakukan dialog sebanyak mungkin sehingga dapat mengatasi masalah kekerasan.

Menurutnya, kekerasan di Papua bisa terurai dengan baik bila pemerintah pro aktif melakukan pendekatan humanis dan melakukan komunikasi yang lebih efektif. (Ral/Ara)

JDP Headline News:

Untuk Papua Damai, Harus Ada Indikator Yang Sama

Selasa, 18 Desember 2012 10:28

Jayapura – Membangun Papua sebagai  tanah damai, harus dimulai dengan membangun komunikasi diantara masyarakat sipil.

Dr. Neles Tebay“Tugas kita semua untuk memperjelas konsep Papua tanah damai agar tidak ada kecurigaan diantara kita,” demikian kata Pastor Dr. Neles Tebay, Koordinator Jaringan Damai Papua saat menyampaikan pandangannya di Forum Kajian Indikator Papua Tanah Damai di Kota Jayapura, Sabtu kemarin.

“Ada ungkapan, bicara Papua Tanah Damai sama artinya dengan bicara merdeka, ini keliru, kalau kita masih berpikir seperti itu maka sampai kapan kita bisa membangun Papua yang damai,” katanya lagi.

Menurut dia, Papua Tanah Damai mesti memiliki aturan atau indikator yang sama antara orang Papua dan non Papua. “Kalau saya punya ukuran dan kamu punya ukuran lain maka bisa konlfik, konflik terjadi karena kita punya ukuran yang berbeda, karena itulah kita mesti memiliki ukuran yang sama,” tambahnya.

Satu hal yang perlu dipikirkan, kata Neles adalah mengapa ini perlu dilakukan. “Yaitu untuk menyelesaikan konflik vertikal antara masyarakat Papua dan pemerintah. Tapi juga ada masalah komunikasi yang tidak beres diantara kita semua. Untuk menyelesaikannya kita harus mendorong dialog,” ucapnya.

Ia berpendapat, karena masyarakat Papua heterogen, ada konflik vertikal dan horizontal diantara warga sipil. Semuanya perlu memiliki visi bersama dan karena itu indikator Papua tanah damai harus dibahas.

“Semua pihak harus dilibatkan untuk membahasnya, kalau ada pihak yang tidak mau membahas itu berarti punya niat lain. Kalau  kita mau hidup di Papua, mari bersama  berjuang, kita mau menuju pelabuhan yang sama, pelabuhan damai. Non Papua perlu diberikan ruang untuk didengar pendapatnya,” katanya lagi.

Sebelumnya, diawal Desember 2012, Jaringan Damai Papua juga telah menggagas Lokakarya Dialog dan Rekonsiliasi antara Orang Asli Papua dan Non Papua di Jakarta untuk melihat pola relasi dan agenda damai bersama.

Peserta non Papua berasal dari jaringan Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP) yang telah dimandatkan oleh JDP untuk melakukan kampanye Dialog Jakarta Papua bagi penyelesaian masalah tanpa kekerasan di tanah Papua.

“Tahun depan akan lebih banyak agenda konkrit untuk melibatkan komponen masyarakat sipil, Papua dan non Papua untuk membangun perdamaian,” janjinya. (Tim/AlDP)

Dialog untuk Mencari Titik Temu Perdamaian

Selasa, 18 Desember 2012 10:33

Jayapura – Pastor, Dr. Neles Tebay, salah satu koordinator Jaringan Damai Papua mengatakan, gagasan untuk menyelesaikan masalah Papua melalui Dialog awalnya dihasilkan oleh Kongres Rakyat Papua tahun 2000.

“Namun setelah itu saya sekolah ke luar dan saya tidak tahu lagi perkembangannya, seolah gagasan dialog hilang, orang bahkan takut bicara soal dialog,” ujarnya saat menghadiri Forum Kajian Indikator Papua Tanah Damai oleh Aliansi Demokrasi untuk Papua, Jaringan Damai Papua dan Tifa Foundation di Jayapura, Sabtu (15/12/2012).

“Sebab kalau orang Papua bicara dialog, dituduh bicara Papua Merdeka, kalau orang luar yang bicara dibilang mendukung papua Merdeka dan semua dianggap sebagai musuh negara maka orang lebih memilih diam, pekerjaan dijalankan seperti biasa,” ujarnya.

Lanjut Neles, pihaknya dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mendorong dialog. Mereka membuat penelitian dan menghasilkan buku Papua Road Map. “Saya juga membuat buku. Buku saya berisi pendapat soal dialog supaya kalau saya bicara dialog orang tahu pendapat saya mengenai dialog,” katanya.

Menurut dia, kini dialog sudah dibicarakan dimana-mana oleh berbagai pihak. Ada LSM, tokoh agama, bahkan Komisi I DPR RI sudah membentuk Panja, kemudian ada juga Forum Akademisi yang terus mendiskusikan dialog dalam pandangan akademisi.

“Memang kami mendapat tantangan, Dimana-mana saat kami lakukan Konsultasi Publik, pihak intelejen begitu banyak. Tapi karena kami terus jelaskan dan bekerja secara konsisten maka sudah banyak yang mengerti dan kekhawatiran semakin menipis,” paparnya.

Muncul juga tantangan lainnya dengan memperkenalkan istilah Komunikasi Konstruktif. “Tapi saat pidato SBY, beliau menggunakan istilah ‘kita mesti berdialog’ maka tantangan itu juga bisa kita atasi, yang terpenting maknanya,” ucapnya.

Pastor Neles menambahkan, tantangan lainnya adalah upaya untuk meredefenisi dialog. “Pimpinan daerah seperti gubernur datang ke kampung, menteri datang bicara sama masyarakat di Papua, mereka katakan itu sudah berdialog,” katanya.

Bagi Jaringan Damai Papua sendiri, yang dimaksud dialog sebagaimana tertuang dalam buku Tawaran Konsep Dialog, sehingga orang memahami persoalan dengan baik.

"Dialog dilakukan secara sejajar antara dua pihak yang bermasalah, mencari titik temu bersama antara dua belah pihak yang bertikai agar dapat berdamai, " tegasnya. (Tim/AlDP)

Rakyat Papua Bisa Berikan Bagian Emas Lebih Dari yang Amerika Bisa

Selasa, 18 Desember 2012 10:23

HMINEWS.Com – Sekjen Presidium Dewan Papua, Thaha Alhamid tidak bosan mengulang-ulang seruan agar penyelesaian masalah Papua ditempuh dengan dialog. Dengan dialog-lah, semua hal bisa dibicarakan baik-baik, termasuk jika pemerintah pusat berkeinginan mendapatkan bagian yang lebih besar dari tambang Freeport, misalnya.

“Gunung emas ada di Amungme, jangankan Indonesia, Amerika pun tidak bisa memindahkan itu gunung. Kalau mau dialog, kita bisa bagi dua itu gunung, caranya bagaimana, ya kembali kita dialogkan. Selama ini kan untuk dapat (bagian) 5 persen saja susah. Kalau mau bahkan pemerintah pusat bisa mendapatkan 30 persen. Caranya bagaimana, ya dialoglah dengan kami rakyat Papua,” ujar Thaha Alhamid dalam seminar akhir tahun, ‘Dinamika Politik dan Pembangunan Papua, Senin (17/12/2012).

Thaha menegaskan demikian karena, menurutnya, terbukti banyak yang berkepentingan di Bumi Cenderawasih tersebut. Ia mengakui interest paling utama yang membelit adalah persoalan uang. Semua demi uang, bahkan dengan mudahnya banyak kepala daerah menjual bumi Papua ke pihak manapun untuk mendapatkan uang guna tampil sebagai kepala daerah. Setelah terpilih sebagai kepala daerah mereka malah menghabiskan waktunya untuk tinggal di Jakarta, dan jika uang habis baru mereka kembali ke daerah, atau membuat ‘deal-deal’ baru lagi menggadaikan tanah air Papua.

Thaha banyak bercerita secara satire mengenai masalah Papua. Namun bagaimanapun permasalah yang mendera, sambil diusahakan penyelesaiannya, ia sangat berharap agar rakyat Papua bisa sekolah, semuanya, termasuk yang tinggal di daerah paling terpencil yang belum terjangkau karena ketiadaan sarana yang  hanya bisa dicapai dengan pesawat. “Bagaimana caranya agar masyarakat Papua bisa sekolah, itu saja.” ucap Thaha sambil menyeka air matanya.

Upaya penyelesaian masalah secara damai dan dialog juga diserukan Mahfudz Siddiq (anggota Fraksi PKS) dan Latifah Anum Siregar (Jaringan Damai Papua/ JDP) yang menjadi pembicara seminar tersebut. Akan tetapi Mahfudz pesimis akan ada dialog, karena ia melihat, pemerintah pusat belum ada niat tersebut.

“Sampai 2014 jangan dulu berbesar hati bahwa akan ada dialog, selama kita belum punya presiden yang mencintai rakyat Papua,” kata Mahfudz.

Menurutnya pendekatan yang digunakan pemerintah masih selalu dari soal kedaulatan dan keamanan (sovoreignty and security) dan selalu menganggap semuanya merupakan potensi separatisme, padahal tidak selamanya keinginan masyarakat adalah itu. Karenanya tidak ada cara lain kecuali mewujudkan dialog.

“Namun jika dialog tetap belum bisa ditempuh, kita harus terus mendekatkan perspektif-kesepahaman. Dalam pandangan masyarakat luar Papua, ada PR besar bagi masyarakat Papua sendiri, mereka harus punya kesiapan dan kapabilitas membangun Papua. Masyarakat harus kasih tau, sinyal dan dukungan masyarakat Indonesia untuk turut membangun Papua. Fathur

Masalah Papua, Banyak Aktor Banyak Tuan

Selasa, 18 Desember 2012 10:18

HMINEWS.Com – Persoalan Papua kini sangat rumit. Tidak hanya masalah ekonomi (kesejahteraan atau bagi-bagi duit), politik (kekuasaan), keamanan, dan pendidikan. Aktornya pun melibatkan begitu banyak kepentingan yang bervariasi, tidak hanya Jakarta-Papua, tetapi juga unsur lain bahkan tak ditampik adanya kepentingan asing yang ikut bermain dan mengambil keuntungan dari situasi yang ada.

Demikian poin penting dalam Seminar Refleksi Akhir Tahun 2012, ‘Dinamika Politik dan Pembangunan Papua’ yang diselenggarakan Jaringan Damai Papua (JDP) dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Hotel Harris, Tebet – Jakarta, Senin (17/12/2012).

“Sekarang banyak aktor, mentor dari aktor juga banyak, tuannya banyak, bos-bosnya di Jakarta juga banyak,” kata Sekjen Presidium Dewan Papua, Thaha Alhamid yang menjadi salah satu dari empat pembicara tersebut.

Berbagai upaya penyelesaian masalah Papua hingga kini pun belum ada yang terbukti manjur. Kucuran dana Otonomi Khusus (Otsus) yang demikian besar tidak terbukti membawa perubahan banyak ke arah yang lebih baik.

“Kasus kekerasan sipil, politik, dan pelanggaran HAM justru banyak terjadi di era Otsus,” kata Latifah Anum Siregar dari Aliansi Demokrasi untuk Papua.

Menurut Thaha, masalah Papua pun kian tidak jelas, dan karena ketidakjelasan tersebutlah upaya memperbaiki keadaan selalu tidak relevan. Semua program yang dijalankan tidak relevan karena tidak didahului dengan dialog untuk mencari masalah yang sebenarnya.

Mengomentari situasi tersebut, Mahfudz Siddiq menyatakan bahwa Papua harus dibuka dan terbuka. Dibuka secara transparan oleh pusat sehingga tidak terus menimbulkan pertanyaan di Indonesia sendiri maupun di dunia internasional yang akan terus menjadi beban diplomasi. Masyarakat Papua juga harus terbuka agar semua elemen bangsa turut membantu menyelesaikan masalah dan menjadikan Papua lebih baik. (JDP-Headline News)

Berita terkait:

Download Makalah, Seminar, Diskusi, dll (Jaringan Damai Papua), Kekerasan Meningkat di Papua .., Otda-Depdagri: Bahan Seminar Evaluasi Otsus Papua dan Papua Barat, LIPI Akan Gelar Seminar Evaluasi Politik Papua

READMORE....!!

UPDATE Kabar Papua - Minggu II Nov & Bacaan Terlaris 10 Nov 2012

UPDATE Kabar Papua - Minggu II November 2012 (5-10 November 2012)

UU Otonomi Khusus Papua Digugat:
nasional - Senin, 5 November 2012 | 14:32 WIB

Peneliti Papua Temukan Situs Kampung Tua:
Rabu, 7 November 2012 | 23:11 WIB

Papua dan Papua Barat Minta Prioritas:
Sabtu, 10 November 2012

Mabes Bantu Rp2,8 M Modal Berantas Korupsi di Papua:
Sabtu, 10 November 2012 10:41

Aspirasi Pemekaran Papua Tengah Dilanjutkan Kemendagri
Sabtu, 10 November 2012 - 08:44:56 WIB
Tunggakan Listrik Hingga Rp5 Miliar, PLN Ancam Putus Sambungan Pelanggan:
Media Indonesia, Sabtu, 10 November 2012 09:40 WIB
Talenta Papua:
Kompas, Sabtu, 10 November 2012
Penegakan HAM di Papua Barat Masih Lemah:
Jawa Pos, Sat, 10 Nov 2012
Kisah di Balik Tragedi Lampung Selatan:
Jawa Pos, Sat, 10 Nov 2012
Politisi Demokrat Anggap Laporan Dahlan Menyakitkan:
Radar Sorong, Sabtu, 10 November 2012 , 03:45:00
2013 Ada Program Amirmasi di 32 PTN:
Radar Sorong, Sabtu, 10 November 2012 , 00:29:00
33 Anggota Panwaslu Dilantik:
Radar Sorong, Sabtu, 10 November 2012 , 00:34:00

============================================= 

Bacaan Online terlaris 10 November 2012, Hari Pahlawan Nasional RI

Bung Karno Berteriak: Persetan Dengan PBB!! Inggris Kita Linggis!! Amerika Kita Setrika!!

Suatu hal yang lumrah apabila kita melihat seseorang berkorban demi apa yang dicintainya, demikian juga Bung Karno. Demi Indonesia Bung Karno mengabaikan penyakit yang menggerogoti dirinya.

Bung Karno selalu tampil prima dihadapan publik, walau pada hakekatnya dia dalam keadaan lemah. Hal tersebut dilakukan demi menjaga rasa percaya diri seluruh rakyat Indonesia. 

Berulang-kali dokter pribadinya memberi nasihat kepada Bung Karno. Ini terkait dengan sakit ginjalnya, yakin makin para di akhir tahun 60-an.

 
"Kalau Bapak bisa tenang sedikit, dan tidak berteriak-teriak, niscaya Bapak tidak akan mendapat ulcers."

Yang dimaksud dokter adalah peradangan pada lambung akibat sakit ginjalnya itu. Baru saja dokter berhenti memberikan nasihatnya, Bung Karno meradang dan berteriak, "Bagaimana aku bisa tenang kalau setiap lima menit menerima kabar buruk?"

Berteriak adalah "hobi" Sukarno. Ia berteriak untuk memberi semangat rakyatnya. Ia berteriak juga untuk mengganyang musuh-musuh negara. Jika konteksnya adalah membakar semangat rakyat, maka Bung Karno adalah seorang orator ulung.

Bahkan paling unggul pada zamannya. Sebaliknya, jika ia berteriak karena terinjak dan teraniaya harga dirinya sebagai presiden dan kepala negara, maka Sukarno adalah presiden paling berani yang pernah hidup di atas bumi ini.

"Inggris kita linggis! Amerika kita setrika!", atau "Go to hell with your aid" yang ditujukan kepada Amerika.

"Malaysia kita ganyang. Hajar cecunguk Malayan itu! Pukul dan sikat jangan sampai tanah dan udara kita diinjak-injak oleh Malaysian keparat itu", yang ini saat Indonesia berkonfrontasi dengan di negara boneka bernama Malaysia.

Bukan hanya itu. Organisasi dunia yang bernama Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pun pernah dilawan.

Tanggal 20 Januari 1965, Bung Karno menarik Indonesia dari keanggotaan PBB. Ini karena ketidak-becusan PBB dalam menangani persoalan anggota-anggotanya, termasuk dalam kaitan konflik Indonesia – Malaysia.

Ada enam alasan yang tak bisa dibantah siapa pun, termasuk Sekjen PBB sendiri, yang menjadi dasar Indonesia menarik diri dari keanggotaan PBB.

Pertama, soal kedudukan PBB di Amerika Serikat. Bung Karno mengkritik, dalam suasana perang dingin Amerika Serikat dan Uni Soviet lengkap dengan perang urat syaraf yang terjadi, maka tidak sepatutnya markas PBB justru berada di salah satu negara pelaku perang dingin tersebut. Bung Karno mengusulkan agar PBB bermarkas di Jenewa, atau di Asia, Afrika, atau daerah netral lain di luar blok Amerika dan Soviet.

Kedua, PBB yang lahir pasca perang dunia kedua, dimaksudkan untuk bisa menyelesaikan pertikaian antarnegara secara cepat dan menentukan. Akan tetapi yang terjadi justru PBB selalu tegang dan lamban dalam menyikapi konflik antar negara. Indonesia mengalami dua kali, yakni saat pembebasan Irian Barat, dan Malaysia. Dalam kedua perkara itu, PBB tidak membawa penyelesaian, kecuali hanya menjadi medan perdebatan.

Selain itu, pasca Perang Dunia II, banyak negara baru, yang baru saja terbebas dari penderitaan penjajahan, tetapi faktanya dalam piagam-piagam yang dilahirkan maupun dalam preambule-nya, tidak pernah menyebut perkataan kolonialisme. Singkatnya, PBB tidak menempatkan negara-negara yang baru merdeka secara proporsional.

Ketiga, Organisasi dan keanggotaan Dewan Keamanan mencerminkan peta ekonomi, militer dan kekuatan tahun 1945, tidak mencerminkan bangkitnya negara-negara sosialis serta munculnya perkembangan cepat kemerdekaan negara-negara di Asia dan Afrika. Mereka tidak diakomodir karena hak veto hanya milik Amerika, Inggris, Rusia, Perancis, dan Taiwan. Kondisi yang tidak aktual lagi, tetapi tidak ada satu orang pun yang berusaha bergerak mengubahnya.

Keempat, soal sekretariat yang selalu dipegang kepala staf berkebangsaan Amerika. Tidak heran jika hasil kebijakannya banyak mengakomodasi kepentingan Barat, setidaknya menggunakan sistem Barat. Bung Karno tidak dapat menunjung tinggi sistem itu dengan dasar, "Imperialisme dan kolonialisme adalah anak kandung dari sistem Negara Barat. Seperti halnya mayoritas anggota PBB, aku benci imperialisme dan aku jijik pada kolonialisme."

Kelima, Bung Karno menganggap PBB keblinger dengan menolak perwakilan Cina, sementara di Dewan Keamanan duduk Taiwan yang tidak diakui oleh Indonesia.

Di mata Bung Karno, "Dengan mengesampingkan bangsa yang besar, bangsa yang agung dan kuat dalam arti jumlah penduduk, kebudayaan, kemampuan, peninggalan kebudayaan kuno, suatu bangsa yang penuh kekuatan dan daya-ekonomi, dengan mengesampingkan bangsa itu, maka PBB sangat melemahkan kekuatan dan kemampuannya untuk berunding justru karena ia menolak keanggotaan bangsa yang terbesar di dunia."

Keenam, tidak adanya pembagian yang adil di antara personal PBB dalam lembaga-lembaganya. Bekas ketua UNICEF adalah seorang Amerika. Ketua Dana Khusus adalah Amerika. Badan Bantuan Teknik PBB diketuai orang Inggris. Bahkan dalam persengketaan Asia seperti halnya pembentukan Malaysia, maka plebisit yang gagal yang diselenggarakan PBB, diketuai orang Amerika bernama Michelmore.

Bagi sebagian kepala negara, sikap keluar dari PBB dianggap sikap nekad. Bung Karno tidak hanya keluar dari PBB. Lebih dari itu, ia membentuk Konferensi Kekuatan Baru (Conference of New Emerging Forces/ Conefo) sebagai alternatif persatuan bangsa-bangsa selain PBB. Konferensi ini sedianya digelar akhir tahun 1966.

Langkah tegas dan berani Sukarno langsung mendapat dukungan banyak negara, khususnya di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Bahkan sebagian Eropa juga mendukung.

Sebagai tandingan Olimpiade, Bung Karno bahkan menyelenggarakan Ganefo (Games of the New Emerging Forces) yang diselenggarakan di Senayan, Jakarta pada 10 – 22 November 1963. Pesta olahraga ini diikuti oleh 2.250 atlet dari 48 negara di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika Selatan, serta diliput sekitar 500 wartawan asing.

Bung Karno dengan Conefo dan Ganefo, sudah menunjukkan kepada dunia, bahwa organisasi bangsa-bangsa tidak mesti harus satu, dan hanya PBB.

Bung Karno sudah mengeluarkan terobosan itu. Sayang, konspirasi internasional (Barat) yang didukung segelintir pengkhianat dalam negeri (seperti Angkatan '66, sejumlah perwira TNI-AD, serta segelintir cendekiawan pro Barat, dan beberapa orang keblinger), berhasil merekayasa tumbangnya Bung Karno. Wallahu a'lam. (IRIB Indonesia/GFI/SL) 

Terkait: KRONOLOGI PENJAJAHAN KOLONIAL BELANDA DI INDONESIA

READMORE....!!